Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Orangtua Siswa soal Larangan Mencairkan Dana KJP

Kompas.com - 18/12/2015, 16:38 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah beralih dari sistem tunai ke non-tunai.

Perubahan kebijakan ini tidak berjalan mulus karena memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik juga muncul seperti kasus pencairan dana KJP terselubung.

Tanggapan warga masyarakat beragam. Ada yang merasa jika dana KJP dapat dicairkan, lebih membantu dan memudahkan bagi biaya pendidikan anak.

Namun, ada yang setuju dana KJP sebaiknya tidak dapat dicairkan karena berpotensi disalahgunakan.

Iis (33), warga Rusun Jatinegara Barat pemegang KJP mengaku terbantu saat KJP masih dapat dicairkan seperti dulu.

Sebab, proses mencairkan dana untuk membayar biaya salah satu anaknya yang duduk di bangku SMP kelas II sebuah sekolah swasta di Jatinegara lebih mudah dibandingkan saat ini.

"Kalau sekarang mesti buat surat kuasa buat bayar uang sekolah anak, plus materai. Anak saya kan sekolah swasta. Jadi nanti sekolah yang debet."

"Tapi kemarin saya sudah ngasih surat kuasa malah enggak bisa didebet, akhirnya pakai duit sendiri dulu buat bayar uang sekolah anak," kata Iis, kepada Kompas.com di Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2015).

Iis mengakui, memang bila dana KJP dapat dicairkan, potensi untuk disalahgunakan lebih besar. "Serba salah juga, soalnya banyak yang bilang disalahgunain," ujar Iis.

Contohnya, di saat informasi dana KJP dari pemerintah turun ke rekening, Iis mengaku suka ada tawaran dan ajakan dari teman-temannya untuk ikut mencairkan dana.

"Dari kuping ke kuping suka dengar katanya uang KJP udah turun, ayo cairin aja," ujar Iis.

Namun, ibu yang mendapat dua KJP bagi dua anaknya itu mengaku tak berani mengikuti karena khawatir tersandung kasus bila mencairkan dana KJP.

"Saya mah takut, soalnya saya tahu udah enggak boleh dicairin," ujar Iis.

Senada dengan Iis, Slamet (47), warga Bidaracina ini mengatakan, lebih setuju bila dana KJP dapat dicairkan seperti dulu.

Dengan begitu ia merasa lebih mudah belanja kebutuhan sekolah untuk anaknya yang masih duduk di bangku kelas III SD itu.

"Ya, alasannya kalau tunai kan duitnya langsung cair, bisa langsung digunakan untuk kebutuhan yang diperlukan anak," ujar Slamet.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Sebut Warga Depok Jenuh Dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh Dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com