PPP: RAPBD 2016 Disusun Suka-sukanya Ahok

Kompas.com - 18/12/2015, 17:07 WIB
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD DKI Jakarta, Nina Lubena saat membacakan pemandangan fraksinya saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12/2015). Kompas.com/Alsadad RudiAnggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD DKI Jakarta, Nina Lubena saat membacakan pemandangan fraksinya saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD DKI Jakarta menilai, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 hanya berdasarkan keinginan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Nilai RAPBD DKI 2016 diketahui mencapai Rp 66,3 triliun.

"Itu terlihat dari corat-coret RKA (rencana kerja anggaran) milik SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dilakukan sendiri oleh Saudara Gubernur. Sifat anggaran yang top down itu kesannya adalah rancangan APBD itu disusun suka-sukanya Gubernur saja," kata anggota Fraksi PPP, Nina Lubena.

Nina menyampaikan hal tersebut saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Nina kemudian mencontohkan perekrutan pekerja harian lepas yang lebih diprioritaskan ketimbang pemberian tunjangan bagi guru-guru madrasah yang pendapatannya masih sangat minim, selain tentunya pemberian biaya operasional pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta.

"Padahal, setiap masa reses, persoalan kesejahteraan guru madrasah dan BOP bagi sekolah-sekolah swasta selalu menjadi rekomendasi hasil reses untuk menjadi perhatian eksklusif," kata Nina.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X