Ahok: Warga di Bantaran Ciliwung Lapor ke LBH, Itu Lucu

Kompas.com - 19/12/2015, 16:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab dengan nada tinggi ketika disinggung mengenai data LBH Jakarta yang menyatakan bahwa angka pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta meningkat tiga kali lipat pada 2015.

Menurut data LBH Jakarta, peningkatan laporan pelanggaran HAM ini berkaitan dengan penggusuran warga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Basuki menilai bahwa kebijaknnya justru memberi kehidupan lebih baik kepada warga. (Baca: LBH Jakarta Nilai Ahok Lampaui Kewenangannya dengan Mengizinkan Reklamasi )

Misalnya saja relokasi warga Kampung Pulo yang bertjuan membebaskan warga daerah tersebut dari banjir.

"Sekarang saya tanya sama Anda, pernah ke Kampung Pulo enggak? Orang Kampung Pulo masih banjir enggak, setelah ditutup tembok? Enggak. Kamu mau belain yang ngemplang sungai, atau bela orang asli Kampung Pulo?" kata Basuki dengan nada tinggi di Gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). 

Basuki menilai, Pemprov DKI justru akan melanggar HAM jika membiarkan warga Kampung Pulo terus kebanjiran. (Baca: Banjir Tinggal Kenangan, Biaya Sewa Rusun Kini Membayang...)

Padahal, menurut dia, warga yang selama ini mendirikan bangunan di bantaran Kali Ciliwung tersebut melakukan tindakan ilegal.

"Nah sekarang (warga) yang (tinggal) di (bantaran) sungai (Ciliwung) lapor ke LBH, itu lucu. Justru dia yang melanggar HAM orang Kampung Pulo. Bayangin 40 tahun-50 tahun banjir, sekarang tidak pernah banjir lagi," ujar Basuki.

Pengacara publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy sebelumnya mengatakan bahwa pelanggaran HAM di ibu kota meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Tahun ini, Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta menerima sekitar 103 pengaduan kasus pelanggaran HAM dengan jumlah korban mencapai 20.784 orang.

Sementara itu, korban pada 2013 dan 2014 berjumlah 6.695 orang dan 6.989 orang. (Baca: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Susun SOP Penggusuran)

Peningkatan ini, lanjut dia, merupakan akibat kebijakan penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki.

LBH Jakarta juga mencatat terjadinya penggusuran paksa terhadap sekitar 3433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 unit usaha sampai bulan Agustus 2015.

"Laporan kasus penggusuran paksa yang masuk ke meja LBH Jakarta tahun ini juga banyak. Tercatat, ada 47 pengaduan terkait pelanggaran terhadap hak atas tanah dan tempat tinggal dan 13 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi, dengan total korban mencapai 17.423 orang," kata Alldo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Jelang Masa Tenang, Muhamad-Sara Bakal Sering Blusukan di Tangsel

Megapolitan
Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Ular Kobra Jawa Sepanjang 1,5 Meter Ditemukan di Dalam Tong

Megapolitan
Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Pengurus Gereja di Depok yang Cabuli Anak-anak Bimbingannya Dituntut 11 Tahun Penjara

Megapolitan
94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

94 Keluarga di Cipinang Besar Selatan Hidup Berdampingan dengan TPU

Megapolitan
2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

2 Polisi Gadungan Ditangkap di Bekasi, Nenteng Pistol Korek Api Peras 3 Korban

Megapolitan
Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Tower 4 RS Wisma Atlet Kini Dipakai untuk Pasien Bergejala

Megapolitan
Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Akhir Masa Kampanye, Azizah-Ruhamaben Perkuat Jaringan Saksi di Setiap TPS

Megapolitan
Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Viral Foto Wajah Penumpang KRL Berdarah karena Dipukul Satpam, KCI Sebut Sudah Damai

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Ditutup Permanen, Pembangunan Flyover atau Underpass Dikaji

Megapolitan
Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Daftar Kegiatan yang Dihadiri Wagub DKI Riza Patria Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Anggota DPRD yang Pernah Kontak dengan Wagub DKI Disebut Telah Tes Swab

Megapolitan
Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Angkasa Pura II Persiapkan Tiga Hal Hadapi Lonjakan Penumpang Libur Nataru

Megapolitan
5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

5 Warga Pluit Dilaporkan ke Polisi karena Tolak Proyek BTB School, Kuasa Hukum: Bentuk Intimidasi

Megapolitan
Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Dirut RS Ummi Beberkan Alasan Rizieq Shihab Pulang dari RS dan Mengapa Pilih Lewat Pintu Belakang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X