Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Warga di Bantaran Ciliwung Lapor ke LBH, Itu Lucu

Kompas.com - 19/12/2015, 16:49 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab dengan nada tinggi ketika disinggung mengenai data LBH Jakarta yang menyatakan bahwa angka pelanggaran hak asasi manusia di Jakarta meningkat tiga kali lipat pada 2015.

Menurut data LBH Jakarta, peningkatan laporan pelanggaran HAM ini berkaitan dengan penggusuran warga yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Basuki menilai bahwa kebijaknnya justru memberi kehidupan lebih baik kepada warga. (Baca: LBH Jakarta Nilai Ahok Lampaui Kewenangannya dengan Mengizinkan Reklamasi )

Misalnya saja relokasi warga Kampung Pulo yang bertjuan membebaskan warga daerah tersebut dari banjir.

"Sekarang saya tanya sama Anda, pernah ke Kampung Pulo enggak? Orang Kampung Pulo masih banjir enggak, setelah ditutup tembok? Enggak. Kamu mau belain yang ngemplang sungai, atau bela orang asli Kampung Pulo?" kata Basuki dengan nada tinggi di Gedung DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). 

Basuki menilai, Pemprov DKI justru akan melanggar HAM jika membiarkan warga Kampung Pulo terus kebanjiran. (Baca: Banjir Tinggal Kenangan, Biaya Sewa Rusun Kini Membayang...)

Padahal, menurut dia, warga yang selama ini mendirikan bangunan di bantaran Kali Ciliwung tersebut melakukan tindakan ilegal.

"Nah sekarang (warga) yang (tinggal) di (bantaran) sungai (Ciliwung) lapor ke LBH, itu lucu. Justru dia yang melanggar HAM orang Kampung Pulo. Bayangin 40 tahun-50 tahun banjir, sekarang tidak pernah banjir lagi," ujar Basuki.

Pengacara publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy sebelumnya mengatakan bahwa pelanggaran HAM di ibu kota meningkat tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Tahun ini, Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta menerima sekitar 103 pengaduan kasus pelanggaran HAM dengan jumlah korban mencapai 20.784 orang.

Sementara itu, korban pada 2013 dan 2014 berjumlah 6.695 orang dan 6.989 orang. (Baca: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Susun SOP Penggusuran)

Peningkatan ini, lanjut dia, merupakan akibat kebijakan penggusuran paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki.

LBH Jakarta juga mencatat terjadinya penggusuran paksa terhadap sekitar 3433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 unit usaha sampai bulan Agustus 2015.

"Laporan kasus penggusuran paksa yang masuk ke meja LBH Jakarta tahun ini juga banyak. Tercatat, ada 47 pengaduan terkait pelanggaran terhadap hak atas tanah dan tempat tinggal dan 13 pengaduan terkait hak atas usaha dan ekonomi, dengan total korban mencapai 17.423 orang," kata Alldo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com