Kompas.com - 26/12/2015, 14:10 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorSabrina Asril
BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata membeberkan alasan komisinya mengusulkan untuk membentuk panitia khusus TPST (tempat pengelolaan sampah terpadu) Bantargebang.

Usulan ini terjadi setelah Komisi A melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI terkait TPST Bantargebang.

"Jadi gini, kan Komisi A sudah melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerjasama. Kesimpulan dari pengawasan itu ditemukan 15 poin pelanggaran. Sudah kita sampaikan kepada Dinas Kebersihan DKI," ujar Ariyanto ketika dihubungi, Sabtu (26/12/2015).

Ariyanto mengatakan Dinas Kebersihan DKI Jakarta menganggap bahwa pelanggaran yang ditemukan Komisi A sudah diperbaiki. Seluruh kewajiban seperti membuat sumur resapan sudah dilaksanakan.

(Baca: Berkait TPST Bantargebang, Tujuh Poin Kerja Sama yang Dilanggar DKI Jakarta)

Setelah itu, Komisi A melakukan kroscek ke TPST Bantargebang dan menemukan bahwa pemenuhan kewajiban itu belum tuntas.

"Artinya kita melihat apa yang disampaikan Pemprov dengan kenyataan itu enggak sesuai," ujar dia.

Komisi A sudah memulai pengawasannya terhadap perjanjian kerjasama ini sejak tahun lalu. Ariyanto menyadari pengawasan yang mereka lakukan masih penuh kekurangan. Apalagi sebatas pengawasan komisi.

Dengan membentuk pansus, maka pengawasan akan lebih maksimal karena melibatkan anggota Dewan yang lebih banyak.

Apalagi, kata Ariyanto, Komisi A menemukan pelanggaran yang terjadi bukan hanya sebatas pelanggaran perjanjian kerja sama saja. Masalah ini sudah menyebar ke permasalahan sosial serta ekonomi di kalangan warga Bantargebang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Megapolitan
PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

Megapolitan
PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

Megapolitan
Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

Megapolitan
Buat Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Dishub DKI Sebut Ganjil Genap Tak Cukup untuk Urai Macet

Buat Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Dishub DKI Sebut Ganjil Genap Tak Cukup untuk Urai Macet

Megapolitan
Mahasiswi Aniaya Polisi karena Tak Terima Ditegur Saat Lawan Arus, Kini Dibebaskan lewat 'Restorative Justice'

Mahasiswi Aniaya Polisi karena Tak Terima Ditegur Saat Lawan Arus, Kini Dibebaskan lewat "Restorative Justice"

Megapolitan
Satu Keluarga Diusir dari Rusun karena Kasus Buang Bayi, Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Penghuni Rusunawa DKI?

Satu Keluarga Diusir dari Rusun karena Kasus Buang Bayi, Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Penghuni Rusunawa DKI?

Megapolitan
UPDATE 4 Juli 2022: Bertambah 66, Kasus Aktif Covid-19 di Tangerang Kini 444

UPDATE 4 Juli 2022: Bertambah 66, Kasus Aktif Covid-19 di Tangerang Kini 444

Megapolitan
UPDATE 4 Juli 2022: Tambah 82, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 381

UPDATE 4 Juli 2022: Tambah 82, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 381

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.