Mediasi Kompas.com dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta di Dewan Pers

Kompas.com - 28/12/2015, 09:04 WIB
Mediasi Kompas.com dan YPP Al Kamal Jakarta di Dewan Pers, Rabu (23/12/2015). Dari kiri ke kanan: Ismanto (Dewan Pers), Tri Wahono (Kompas.com).M Ridlo Eisy (Dewan Pers), KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat (YPP Al Kamal Jakarta), dan Mohammad Zuhryanto SE (YPP Al Kamal Jakarta). DOKUMENTASI PRIBADIMediasi Kompas.com dan YPP Al Kamal Jakarta di Dewan Pers, Rabu (23/12/2015). Dari kiri ke kanan: Ismanto (Dewan Pers), Tri Wahono (Kompas.com).M Ridlo Eisy (Dewan Pers), KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat (YPP Al Kamal Jakarta), dan Mohammad Zuhryanto SE (YPP Al Kamal Jakarta).
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas.com dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal (YPP Al Kamal) Jakarta menyepakati mediasi yang dilakukan di Dewan Pers pada 23 November 2015 terkait pengaduan atas pemberitaan berjudul "Masalah Internal Al Kamal, dari Dualisme Rektor Sampai Penyalahgunaan Sertifikat Tanah".

Dewan Pers telah melakukan klarifikasi dalam 2 kali pertemuan. Masing-masing pada 20 November 2015 dihadiri Mohammad Zuhryanto, SE sebagai Pengawas YPP Al Kamal Jakarta. Pertemuan kedua pada 3 Desember 2015 dihadiri Mohammad Zuhryanto, SE dan Redaktur Pelaksana Kompas.com Tri Wahono.

Hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta, Tri Wahono Redaktur Pelaksana Kompas.com, dan M. Ridlo Eisy sebagai Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers.

Dengan hasil mediasi ini, Kompas.com siap memberikan hak jawab dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut.

Berikut hasil mediasi yang dilakukan di Dewan Pers: 

Risalah Penyelesaian Pengaduan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta terhadap Kompas.com

Dewan Pers menerima pengaduan dari Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta (selanjutnya disebut Pengadu), melalui Lembaga Hukum Noviar Irianto Pratama tertanggal 23 Maret 2015, atas berita Kompas.com (selanjutnya disebut Teradu) berjudul: "Masalah Internal Al Kamal, dari Dualisme Rektor Sampai Penyalahgunaan Sertifikat Tanah" (Diunggah pada 22 Februari 2015 pukul 11:49 WIB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 20 November 2015 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, namun Teradu tidak hadir. Dewan Pers kembali menggelar klarifikasi pada Rabu, 3 Desember 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak uji informasi, tidak akurat, tidak berimbang dan menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Pemkot Bekasi Ungkap Penyebab Meninpisnya BOR di RSUD

Megapolitan
Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Update 23 Juni: 35.705 Pasien Covid-19 di Jakarta Dirawat, 4.693 Kasus Baru

Megapolitan
Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Hasil Asesmen, Anji Segera Keluar Tahanan untuk Rehabilitasi

Megapolitan
Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Amankan Pria Positif Covid-19 yang Mengamuk di RSUD Pasar Minggu, 2 Satpam Tertular

Megapolitan
Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Pemkot Tangerang Minta Perkantoran Patuhi Skema WFH dan WFO

Megapolitan
Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Sasar 25.000 Warga, Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Bekasi Dilanjutkan Juli 2021

Megapolitan
Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Video Pria Positif Covid-19 Mengamuk Minta Dirawat di RSUD Pasar Minggu Viral di Medsos

Megapolitan
Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Tempat Tidur ICU untuk Pasien Covid-19 di Tangsel Tersisa 4 Unit

Megapolitan
Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Kepala Dinas Pertamanan DKI Bantah Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Diangkut Pakai Truk

Megapolitan
Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Alarm dari RS Wisma Atlet, Pasien Positif Dipulangkan hingga 'Teror' Sirine

Megapolitan
Ambulans Tak Cukup, Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta Diangkut dengan Truk

Ambulans Tak Cukup, Jenazah Pasien Covid-19 di Jakarta Diangkut dengan Truk

Megapolitan
Kemenkes Utang Rp 144 M ke RSUD Bekasi, Wali Kota: Rumah Sakit Bisa Shut Down

Kemenkes Utang Rp 144 M ke RSUD Bekasi, Wali Kota: Rumah Sakit Bisa Shut Down

Megapolitan
Update 23 Juni: Kasus Covid-19 Bertambah 112 di Tangsel, Pasien Dirawat 669 Orang

Update 23 Juni: Kasus Covid-19 Bertambah 112 di Tangsel, Pasien Dirawat 669 Orang

Megapolitan
77 Persen Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel Warga Lansia dengan Komorbid

77 Persen Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel Warga Lansia dengan Komorbid

Megapolitan
PPDB SMA Jalur Zonasi di Kota Tangerang Diperpanjang sampai Besok

PPDB SMA Jalur Zonasi di Kota Tangerang Diperpanjang sampai Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X