Mediasi Kompas.com dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta di Dewan Pers

Kompas.com - 28/12/2015, 09:04 WIB
Mediasi Kompas.com dan YPP Al Kamal Jakarta di Dewan Pers, Rabu (23/12/2015). Dari kiri ke kanan: Ismanto (Dewan Pers), Tri Wahono (Kompas.com).M Ridlo Eisy (Dewan Pers), KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat (YPP Al Kamal Jakarta), dan Mohammad Zuhryanto SE (YPP Al Kamal Jakarta). DOKUMENTASI PRIBADIMediasi Kompas.com dan YPP Al Kamal Jakarta di Dewan Pers, Rabu (23/12/2015). Dari kiri ke kanan: Ismanto (Dewan Pers), Tri Wahono (Kompas.com).M Ridlo Eisy (Dewan Pers), KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat (YPP Al Kamal Jakarta), dan Mohammad Zuhryanto SE (YPP Al Kamal Jakarta).
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas.com dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal (YPP Al Kamal) Jakarta menyepakati mediasi yang dilakukan di Dewan Pers pada 23 November 2015 terkait pengaduan atas pemberitaan berjudul "Masalah Internal Al Kamal, dari Dualisme Rektor Sampai Penyalahgunaan Sertifikat Tanah".

Dewan Pers telah melakukan klarifikasi dalam 2 kali pertemuan. Masing-masing pada 20 November 2015 dihadiri Mohammad Zuhryanto, SE sebagai Pengawas YPP Al Kamal Jakarta. Pertemuan kedua pada 3 Desember 2015 dihadiri Mohammad Zuhryanto, SE dan Redaktur Pelaksana Kompas.com Tri Wahono.

Hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta, Tri Wahono Redaktur Pelaksana Kompas.com, dan M. Ridlo Eisy sebagai Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers.

Dengan hasil mediasi ini, Kompas.com siap memberikan hak jawab dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut.

Berikut hasil mediasi yang dilakukan di Dewan Pers: 

Risalah Penyelesaian Pengaduan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta terhadap Kompas.com

Dewan Pers menerima pengaduan dari Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta (selanjutnya disebut Pengadu), melalui Lembaga Hukum Noviar Irianto Pratama tertanggal 23 Maret 2015, atas berita Kompas.com (selanjutnya disebut Teradu) berjudul: "Masalah Internal Al Kamal, dari Dualisme Rektor Sampai Penyalahgunaan Sertifikat Tanah" (Diunggah pada 22 Februari 2015 pukul 11:49 WIB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 20 November 2015 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, namun Teradu tidak hadir. Dewan Pers kembali menggelar klarifikasi pada Rabu, 3 Desember 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak uji informasi, tidak akurat, tidak berimbang dan menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Polisi Tak Izinkan Aksi 212 tapi Demo Buruh Tetap Bisa Berjalan

Ini Alasan Polisi Tak Izinkan Aksi 212 tapi Demo Buruh Tetap Bisa Berjalan

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Megapolitan
Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Megapolitan
Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Megapolitan
2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.