Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/12/2015, 11:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum juga terealisasi hingga kini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, realisasi ERP mundur dari target awal pada tahun 2016. 

"ERP baru (terealisasi) tahun 2017. Tahun depan kami putuskan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/12/2015). 

Basuki mengaku terkendala payung hukum dalam menjalankan sistem ERP. Pasalnya, kategori penerapan sistem jalan berbayar ini masih belum jelas, apakah termasuk retribusi atau tidak.

"Kalau retribusi, kami harus putuskan dalam bentuk perda, berapa nilainya. Kalau bagi saya, ERP ini sebagai alat kontrol jumlah kendaraan dan jumlah uangnya (yang dipungut) bisa saya atur seenaknya," kata Basuki. 

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, retribusi dilakukan jika nilai pungutan bersifat stabil. Padahal, Basuki menginginkan agar penetapan nilai pungutan jalan berbayar bisa lebih fleksibel.

"Kalau jalan di situ sepi, ya turunin (tarifnya). Kalau ramai (mobil yang melintas), ya dinaikkan (tarifnya). Bagaimana memaksa kendaraan agar tidak masuk jalan itu," kata Basuki. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana menunjuk PT Jakarta Propertindo sebagai penanggung jawab pengadaan ERP. Rencananya, dua ruas jalan yang dijadikan jalan berbayar adalah ruas Jalan MH Thamrin-Sudirman-Ratu Plaza serta Jalan HR Rasuna Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fokus Kurangi Kemacetan, Heru Budi Kukuhkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta

Fokus Kurangi Kemacetan, Heru Budi Kukuhkan Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta

Megapolitan
Sesalkan Tahanan Rutan Polres Depok Tewas Dianiaya, Kompolnas: Tak Dibenarkan Main Hakim Sendiri

Sesalkan Tahanan Rutan Polres Depok Tewas Dianiaya, Kompolnas: Tak Dibenarkan Main Hakim Sendiri

Megapolitan
Sapi yang Ditemukan Nelayan di Perairan Kali Baru Kini Sudah Dijual

Sapi yang Ditemukan Nelayan di Perairan Kali Baru Kini Sudah Dijual

Megapolitan
Polisi Imbau Perusak Lapak Dagangan di Pasar Kutabumi Serahkan Diri

Polisi Imbau Perusak Lapak Dagangan di Pasar Kutabumi Serahkan Diri

Megapolitan
Lahan Kosong di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi Terbakar

Lahan Kosong di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi Terbakar

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pinggir Trotoar Gunung Sahari

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pinggir Trotoar Gunung Sahari

Megapolitan
Ancaman 'Debt Collector' Bikin Nasabah Bunuh Diri, Sahroni Minta Polri dan OJK Awasi Aplikasi Pinjol

Ancaman "Debt Collector" Bikin Nasabah Bunuh Diri, Sahroni Minta Polri dan OJK Awasi Aplikasi Pinjol

Megapolitan
Bersedia Direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Warga Kampung Bayam: Asal Bukan Selamanya

Bersedia Direlokasi ke Rusunawa Nagrak, Warga Kampung Bayam: Asal Bukan Selamanya

Megapolitan
Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah karena Dekat Pabrik, DLH DKI: Pemindahan Butuh Kajian

Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah karena Dekat Pabrik, DLH DKI: Pemindahan Butuh Kajian

Megapolitan
Heru Budi Segera Ajukan Tarif Transjakarta Bandara Rp 5.000 ke DPRD DKI

Heru Budi Segera Ajukan Tarif Transjakarta Bandara Rp 5.000 ke DPRD DKI

Megapolitan
Thamrin City Kini, Keramaian yang Tak Merata di antara Warna-warni Pakaian

Thamrin City Kini, Keramaian yang Tak Merata di antara Warna-warni Pakaian

Megapolitan
Polisi Telah Indetifikasi Anggota Ormas yang Serang Lapak Pedagang Pasar Kutabumi

Polisi Telah Indetifikasi Anggota Ormas yang Serang Lapak Pedagang Pasar Kutabumi

Megapolitan
KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

Megapolitan
Dishub DKI Tunggu LRT Jabodebek Beroperasi Komersil untuk Kaji Usul Ganjil Genap Diperluas

Dishub DKI Tunggu LRT Jabodebek Beroperasi Komersil untuk Kaji Usul Ganjil Genap Diperluas

Megapolitan
Tak Ada Tanda Penganiayaan pada Lansia yang Tewas Diduga Gantung Diri di Cengkareng

Tak Ada Tanda Penganiayaan pada Lansia yang Tewas Diduga Gantung Diri di Cengkareng

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com