Kota Depok Belum Ramah Anak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kota Depok dinilai masih belum menjadi Kota Ramah Anak. Ini, antara lain, karena ada kecenderungan peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kejahatan dan banyaknya anak yang hidup di jalan.

Dalam jumpa pers akhir tahun mengenai kinerja jajarannya, Kamis (31/12), Kepala Polres Kota Depok Komisaris Besar Dwiyono, antara lain, mengungkapkan ada kecenderungan terjadi peningkatan kasus kejahatan terhadap anak.

Pada 2014, polresta menangani 219 kasus dan pada 2015 menjadi 231 kasus atau naik sekitar 5 persen. "Rata-rata kasus itu berupa kasus pencabulan terhadap anak," katanya.

Secara terpisah, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak yang juga warga Kota Depok, membenarkan adanya kecenderungan peningkatan kejahatan terhadap anak di Kota Depok.

"Kalau disebut Kota Depok menuju kota layak anak, saya setuju. Tapi, kalau disebut kota layak anak, itu terlalu berlebihan," katanya.

Menurut Sirait, catatan Komnas PA menunjukkan, ketimbang 2014, pada 2015 terjadi peningkatan kejahatan terhadap anak sampai 28 persen, jauh dari angka yang dilaporkan kepolisian.

Depok menduduki urutan ketiga sebagai kota yang banyak kasus kejahatan terhadap anak untuk wilayah Jabodetabek.

"Coba saja perhatikan, di Depok banyak anak jalanan atau anak yang tinggal di jalan. Depok juga kurang ruang terbuka hijau. Ke daerah pelosok, masih banyak anak yang tak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai," tuturnya.

Untuk itu Arist Merdeka Sirait berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilkda Depok 2015 melakukan evaluasi pencapaian dari 31 indikator kota ramah anak itu.

Lalu, membangun kota dan masyarakat kota dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan menuju kota layak anak.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung, juga berpendapat, Kota Depok masih sangat jauh dari predikat sebagai kota layak anak.

Ini sangat mudah dilihat, misalnya, jika memperhatikan lingkungan sekolah-sekolah yang ada.

"Apakah Depok sudah menerapkan perlindungan kepada anak dalam arti, semisal, memberikan prioritas pelayanan kesehatan dan transportasi kepada anak? Lihat saja, apakah ada tempat penyeberangan yang layak anak, apakah ada penataan lalu lintas yang aman di lingkungan sekolah?" katanya.

Menurut Lisman Manurung, pemkot yang baru nanti harus berani melonggarkan kebijakannya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Depok dalam membangun Kota Depok sebagai kota pendidikan yang menjadi satelit Jakarta.

Pemkot Depok harus berani memberikan pelayanan terhadap pelajar atau mahasiswa pendatang sebagaimana Yogyakarta membuka diri terhadap mahasiswa pendatang dari banyak provinsi.

"Lebih baik tempatkan pertumbuhan dan pembinaan anak di lingkungan kota pendidikan ketimbang di lingkungan kota pekerja. Sebab, anak belajar juga dari lingkungan. Jika tinggal di lingkungan pekerja, bisa-bisa anak lebih cepat jadi buruh," katanya.

Lima program

Wiedyati Riyandani, Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, mengatakan, Pemkot Depok sudah berupaya mewujudkan Depok menjadi kota ramah anak. Memenuhi hak anak, sebagaimana tertuang dalam 31 indikator, terus diupayakan lewat lima program yang meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus.

Aksi atau penerapan dari kebijakan besar itu, lanjut Wiedyati, saat ini diprioritaskan pada setiap anak sampai usia 18 tahun harus memiliki akta kelahiran dan setiap anak sekolah memiliki kartu identitas pelajar yang berfungsi sebagai kartu potongan harga jika berbelanja kebutuhan sekolah di sejumlah toko.

Pihaknya, juga lembaga-lembaga terkait, terus mengintensifkan program ketahanan keluarga sampai pada tingkat keluarga inti.

Bahkan, sudah melibatkan anak atau kebutuhan hak anak dalam musrembang di tingkat RT, RW, sampai kota untuk mewujudkan pembangunan Depok kota ramah anak.

"Kalau sekarang ternyata ada peningkatan kejahatan terhadap anak, ini menjadi bahan evaluasi, di tingkat mana pemenuhan hak anak yang masih menjadi masalah besar atau terkendala," kata Wiedyati. (RTS)

----

Artikel ini sebelumnya dimuat di harian Kompas edisi 2 Januari 2016, di halaman 26 dengan judul "Kota Depok Belum Ramah Anak".