Ini Penjelasan PT JIEP soal Sistem Masuk Kawasan Industri Pulogadung yang Berbayar

Kompas.com - 04/01/2016, 14:58 WIB
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem masuk berbayar yang diterapkan di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) di Jakarta Timur ditolak warga yang bermukim di sekitar kawasan tersebut.

Buntutnya, warga melakukan unjuk rasa dengan memblokade sejumlah pintu masuk ke kawasan industri tersebut.

Terkait penolakan warga ini, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola kawasan tersebut menyampaikan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan JIEP.

Program ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kawasan KIP yang bebas diakses tersebut.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka," kata Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto Asrul saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2016).

Ia lantas mencontohkan parkir liar dan warung remang-remang yang muncul karena akses ke KIP terlalu terbuka.

Hutan kota di tengah KIP, menurut dia, kerap dimanfaatkan pengemudi truk untuk parkir. "Kita ingin yang tidak berkepentingan akan berpikir lagi untuk masuk," ujar Asrul.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menegaskan bahwa PT JIEP merupakan pengelola resmi lahan di kawasan KIP. PT JIEP memiliki sertifikat pengelolaan lahan tersebut.

Asrul menolak jika sistem masuk berbayar ini dianggap merugikan warga.

"Jadi ini sebenarnya pekerjaan sudah lama dari JIEP, dan tahun lalu kami sudah undang stake holder, khususnya masyarakat sekitar, sudah kami sosialisasikan dan kesimpulannya sudah clear akhirnya dimulai pembangunan (gerbang/gate)," ujar Asrul.

Namun, gerbang pembayaran tersebut diuji coba pada 21 Desember 2015, muncul penolakan dari Forum Ketua RW yang mengatasnamakan warga.

Asrul lalu mempertanyakan alasan penolakan warga atas gerbang masuk berbayar tersebut. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Pasalnya, menurut dia, JIEP tidak mengenakan biaya kepada warga sekitar yang ingin melintas di kawasan itu. 

Pihaknya sudah menawarkan warga setempat pemilik kendaraan roda empat untuk mendaftarkan kendaraannya ke JIEP dengan menyertakan STNK atau KTP.

Namun, menurut dia, kebijakan itu mandek di tingkat RW. "Tidak sampai ke warga karena surat dari kami dikembalikan lagi. Akhirnya kami pasang spanduk sendiri dan warga baru tahu kalau masuk gratis," ujar Asrul.

Untuk menyelesaikan masalah ini, PT JIEP berencana mengundang pengurus warga dan pihak terkait lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.