Kompas.com - 04/01/2016, 18:09 WIB
Ribuan buruh di JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung), Jakarta Timur, menggelar konvoi kendaraan bermotor di dalam kawasan industri, Selasa (1/5/2013) pagi. Hal itu dilakukan sebelum para buruh beranjak menuju titik aksi utama, yakni jalan depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Fabian Januarius KuwadoRibuan buruh di JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung), Jakarta Timur, menggelar konvoi kendaraan bermotor di dalam kawasan industri, Selasa (1/5/2013) pagi. Hal itu dilakukan sebelum para buruh beranjak menuju titik aksi utama, yakni jalan depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan warga memblokade jalan akses masuk menuju Kawasan Industri Pulogadung (KIP) yang dikelola PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung di Jakarta Timur setelah pengelola menerapkan kebijakan sistem masuk berbayar, Senin (4/1/2016).

Warga yang kecewa dengan kebijakan pengelola ini meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantu warga menyelesaikan solusi masalah tersebut.

"Kami minta Pak Ahok untuk bantu warga terkait masalah ini. Kami minta kebijakan itu dihapus," kata Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, kepada Kompas.com, Senin (4/1/2016).

Sebab, Khaerudin melanjutkan, penerapan itu nantinya akan mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.

"Kami kecewa dengan pemberlakuan pembayaran ini. Masa, kami harus bayar kalau lewat? Padahal, karyawan sana kalau lewat jalan lingkungan kami sampai bikin macet bertahun-tahun tidak kami persoalkan," ujar Khaerudin.

Khaerudin juga membantah kalau pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sudah menyosialisasikan informasi terkait sistem berbayar itu kepada warga.

"Sosialisasi yang mana," tanya dia. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kebijakan itu, dia menganggap JIEP tidak memperhatikan warga di lingkungan sekitar. Terlebih lagi, ketika jalan rusak, yang berjuang untuk perbaikan, menurut dia, adalah para pengurus RW atau pengurus warga. Mereka yang mengajukan permohonan dalam musrembang dengan pihak pemda.

"Perbaikan jalan itu kami mesti nunggu lewat dana APBD," ujarnya.

Dengan hal ini, dia berharap bahwa pihak JIEP mengundang mereka lagi untuk melakukan pembahasan bersama atas masalah tersebut.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Megapolitan
Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Megapolitan
Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Megapolitan
Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Megapolitan
Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Megapolitan
3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

Megapolitan
Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.