Kompas.com - 04/01/2016, 18:09 WIB
Ribuan buruh di JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung), Jakarta Timur, menggelar konvoi kendaraan bermotor di dalam kawasan industri, Selasa (1/5/2013) pagi. Hal itu dilakukan sebelum para buruh beranjak menuju titik aksi utama, yakni jalan depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Fabian Januarius KuwadoRibuan buruh di JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung), Jakarta Timur, menggelar konvoi kendaraan bermotor di dalam kawasan industri, Selasa (1/5/2013) pagi. Hal itu dilakukan sebelum para buruh beranjak menuju titik aksi utama, yakni jalan depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan warga memblokade jalan akses masuk menuju Kawasan Industri Pulogadung (KIP) yang dikelola PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung di Jakarta Timur setelah pengelola menerapkan kebijakan sistem masuk berbayar, Senin (4/1/2016).

Warga yang kecewa dengan kebijakan pengelola ini meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantu warga menyelesaikan solusi masalah tersebut.

"Kami minta Pak Ahok untuk bantu warga terkait masalah ini. Kami minta kebijakan itu dihapus," kata Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, kepada Kompas.com, Senin (4/1/2016).

Sebab, Khaerudin melanjutkan, penerapan itu nantinya akan mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.

"Kami kecewa dengan pemberlakuan pembayaran ini. Masa, kami harus bayar kalau lewat? Padahal, karyawan sana kalau lewat jalan lingkungan kami sampai bikin macet bertahun-tahun tidak kami persoalkan," ujar Khaerudin.

Khaerudin juga membantah kalau pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) sudah menyosialisasikan informasi terkait sistem berbayar itu kepada warga.

"Sosialisasi yang mana," tanya dia. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan kebijakan itu, dia menganggap JIEP tidak memperhatikan warga di lingkungan sekitar. Terlebih lagi, ketika jalan rusak, yang berjuang untuk perbaikan, menurut dia, adalah para pengurus RW atau pengurus warga. Mereka yang mengajukan permohonan dalam musrembang dengan pihak pemda.

"Perbaikan jalan itu kami mesti nunggu lewat dana APBD," ujarnya.

Dengan hal ini, dia berharap bahwa pihak JIEP mengundang mereka lagi untuk melakukan pembahasan bersama atas masalah tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Megapolitan
Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Megapolitan
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: PPKM Turun Level 2, Warga Tetap Harus Jalankan Prokes dengan Benar

Wali Kota Tangerang: PPKM Turun Level 2, Warga Tetap Harus Jalankan Prokes dengan Benar

Megapolitan
Truk Trailer Terbalik di Km 0 Cawang Interchange, Lalu Lintas Tanjung Priok-Cikampek Macet Parah

Truk Trailer Terbalik di Km 0 Cawang Interchange, Lalu Lintas Tanjung Priok-Cikampek Macet Parah

Megapolitan
Jakarta Barat Berencana Bangun Tangki Septik Komunal untuk 500 Rumah di Kelurahan Sukabumi Selatan

Jakarta Barat Berencana Bangun Tangki Septik Komunal untuk 500 Rumah di Kelurahan Sukabumi Selatan

Megapolitan
3 Fakta Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Berupaya Kelabui Polisi hingga Pegawai WFH

3 Fakta Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Berupaya Kelabui Polisi hingga Pegawai WFH

Megapolitan
Persiapan PTM SD di Kota Tangerang, Siswa Divaksinasi hingga Orangtua Juga Wajib Disuntik Vaksin Covid-19

Persiapan PTM SD di Kota Tangerang, Siswa Divaksinasi hingga Orangtua Juga Wajib Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dibantu TNI, Dipanggil Polisi, hingga Siap Terima Sanksi

Rachel Vennya Kabur dari Karantina: Dibantu TNI, Dipanggil Polisi, hingga Siap Terima Sanksi

Megapolitan
Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Kelabui Polisi Saat Digerebek, Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Mengaku Perusahaan Ekspedisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.