Kompas.com - 04/01/2016, 20:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi (kanan Basuki), di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (18/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi (kanan Basuki), di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (18/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta gerbang elektronik berbayar yang dipasang di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) dicopot. Basuki mengatakan, gerbang elektronik itu justru menyusahkan warga. 

"Buat akses boleh, tetapi kalau di-charge begitu kan enggak lucu. Harusnya gerbangnya dicabut, kalau memang (gerbang elektronik) enggak guna," kata Basuki di Balai Kota, Senin (4/1/2016). 

Basuki mengaku diminta pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk ikut meresmikan gerbang elektronik tersebut. Namun, Basuki menolaknya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang didisposisi dan menghadiri acara peresmian peluncuran gerbang berbayar itu pun mengaku sebenarnya tidak setuju.

"Kami sebenarnya enggak setuju. Kami sudah panggil mereka (PT JIEP) kok, kan Pemprov DKI punya saham 50 persen di sana," kata Basuki. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Sebelumnya, ratusan warga Kelurahan Jatinegara, Cakung, melakukan aksi demo di sekitar kawasan KIP. Demo tersebut terkait dengan penerapan sistem berbayar di kawasan itu.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP, Asrul Waryanto, menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Sistem berbayar diterapkan karena kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan untuk parkir liar ataupun menjadi tempat warung remang-remang.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka," kata Asrul dalam kesempatan terpisah. (Baca: Kecewa Masuk Kawasan JIEP Mesti Bayar, Warga Minta Tolong ke Ahok)

Atas kebijakan ini, warga meminta Basuki turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, mengatakan, penerapan gerbang berbayar mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Saat Lahan Bintaro Xchange Digugat oleh Warga yang Mengaku Ahli Waris

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

UPDATE 27 Januari: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel Capai 98,3 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Tambah 425 Kasus di Kota Tangerang, 1.774 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Ini Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok yang Bikin Oknum TNI Diseret ke Pengadilan Militer

Megapolitan
Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Akhir Pelarian Pemuda yang Bunuh Temannya di Bekasi karena Tak Diajak Cari Kerja

Megapolitan
3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

3 Ruko di Pasar Cengkareng Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.