Kompas.com - 04/01/2016, 20:15 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi (kanan Basuki), di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (18/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi (kanan Basuki), di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat (18/12/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta gerbang elektronik berbayar yang dipasang di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) dicopot. Basuki mengatakan, gerbang elektronik itu justru menyusahkan warga. 

"Buat akses boleh, tetapi kalau di-charge begitu kan enggak lucu. Harusnya gerbangnya dicabut, kalau memang (gerbang elektronik) enggak guna," kata Basuki di Balai Kota, Senin (4/1/2016). 

Basuki mengaku diminta pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk ikut meresmikan gerbang elektronik tersebut. Namun, Basuki menolaknya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang didisposisi dan menghadiri acara peresmian peluncuran gerbang berbayar itu pun mengaku sebenarnya tidak setuju.

"Kami sebenarnya enggak setuju. Kami sudah panggil mereka (PT JIEP) kok, kan Pemprov DKI punya saham 50 persen di sana," kata Basuki. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Sebelumnya, ratusan warga Kelurahan Jatinegara, Cakung, melakukan aksi demo di sekitar kawasan KIP. Demo tersebut terkait dengan penerapan sistem berbayar di kawasan itu.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP, Asrul Waryanto, menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem berbayar diterapkan karena kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan untuk parkir liar ataupun menjadi tempat warung remang-remang.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka," kata Asrul dalam kesempatan terpisah. (Baca: Kecewa Masuk Kawasan JIEP Mesti Bayar, Warga Minta Tolong ke Ahok)

Atas kebijakan ini, warga meminta Basuki turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, mengatakan, penerapan gerbang berbayar mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.