Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kondisi Kawasan Industri Pulogadung yang Dikeluhkan PT JIEP

Kompas.com - 05/01/2016, 11:37 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu tujuan dibuatnya pintu berbayar di dalam Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, ialah karena masalah keamanan, seperti parkir liar dan juga warung ilegal.

Namun, oknum satpam di dalam KIP ternyata juga mengambil untung dari parkir liar tersebut.

Bahu jalan di depan atau samping sejumlah perusahaan tampak dibiarkan jadi lapak parkir plus warung makan.

Hal ini paling banyak ditemui di sepanjang jalur hijau atau Hutan Kota yang ada di tengah kawasan tersebut.

Di area parkir sepeda motor dekat sebuah pabrik di dalam KIP, misalnya, pria berbaju biru tua layaknya petugas sekuriti mangkal dekat parkir motor.

Di tangannya terdapat alat tiup peluit. Ia tampak menjaga area parkir tersebut.

Praktik parkir liar ini sendiri memang dikeluhkan pihak PT JIEP dan menjadi salah satu alasan dibangunnya gerbang berbayar (e-gate).

Pihak JIEP berharap, sistem ini dapat mengontrol yang masuk ke kawasan. Namun, alasan itu dianggap tak menyelesaikan masalah.

Hamim (50), ketua pengojek pangkalan di pintu masuk JIEP, mengatakan, yang mesti dibenahi dari maraknya parkir liar ialah oknum satpam di kawasan JIEP.

Sebab, ia menenggarai parkir liar menjadi pemasukan bagi para oknum satpam di sana.

"Apa gunanya satpam kalau parkir liar ada. Oknum satpam itu kan yang dapat dari parkir liar. Masa enggak bisa tegas (sama parkir liar)," kata Hamim kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2016).

Sementara itu, untuk warung makan, menurut dia, itu memang ada.

Beberapa warung kaki lima dan warung besar berdiri ilegal di jalur hijau maupun di bahu dan trotoar di kawasan JIEP. Meski begitu, dia menepis keberadaan warung remang-remang di dalam KIP.

"Kalau bencong ada, setiap malam memang mangkal di depan sini," ujar Hamim sembari menunjuk hutan di depan pintu masuk JIEP.

Sebelumnya, pihak JIEP menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Sebab, kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan. Akibat akses yang terbuka itu, muncul parkir liar dan warung remang.

Misalnya, hutan kota di tengah JIEP justru dimanfaatkan oleh pengemudi truk untuk parkir secara liar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com