Pemilik Tanah 150 Meter Persegi dengan NJOP Rp 964 Juta di DKI Bayar PBB Hanya Rp 0

Kompas.com - 15/02/2016, 09:52 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI JAKARTA membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah. IstimewaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI JAKARTA membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta diketahui sudah dimulai.

Pemilik tanah dan bangunan dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar atau yang tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi dikenakan PBB Rp 0 alias gratis.

Hal tersebut seperti yang tertera pada surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pedesaan dan perkotaan tahun 2016 milik Simon W, salah seorang warga Jalan Pramuka Sari, Rawasari, Jakarta Pusat.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Simon tidak perlu membayar pajak untuk tanah dan bangunan miliknya.

Luas tanah dan bangunan milik Simon diketahui mencapai 150 meter persegi. NJOP bangunannya Rp 274 juta, sedangkan NJOP tanahnya sekitar Rp 690 juta.

SPPT milik Simon dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2016 dan ditandatangani langsung oleh Kepala UPPD Cempaka Putih Tati Saleha. Pembebasan PBB di DKI Jakarta memang rencananya dimulai pada 2016.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan itu dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembebasan ataupun keringanan pajak merupakan hak gubernur yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

"Anak sekolah punya KJP (Kartu Jakarta Pintar), pekerja harian lepas yang gajinya nilai setara UMP (upah minimum provinsi). Jadi kami keluarkan pergub tahun ini untuk pembebasan PBB P2 dan berlaku tahun depan," kata dia di Balai Kota pada sekitar September 2015.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, saat ini peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukum mengenai kebijakan tersebut tengah disiapkan. Ia menargetkan pergub itu sudah dapat diterbitkan pada akhir Februari ini.

"Kemarin sudah jadi. Cuma karena isinya hanya yang (syarat) NJOP di bawah Rp 1 M, makanya direvisi lagi, dimasukin juga yang luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi," kata Agus kepada Kompas.com, Senin (15/2/2016).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirut Transjakarta 2 Kali Bungkam soal Video Direksi Tonton Tari Perut

Dirut Transjakarta 2 Kali Bungkam soal Video Direksi Tonton Tari Perut

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Buka Tempat Wisata Saat Nataru, asal...

Pemkot Tangsel Berencana Buka Tempat Wisata Saat Nataru, asal...

Megapolitan
Tahun Depan, Sumur Resapan di Jakarta Barat Akan Diperdalam dan Dipersempit

Tahun Depan, Sumur Resapan di Jakarta Barat Akan Diperdalam dan Dipersempit

Megapolitan
1 Pelajar Meninggal Dunia Setelah Terluka Dalam Tawuran di Serpong

1 Pelajar Meninggal Dunia Setelah Terluka Dalam Tawuran di Serpong

Megapolitan
Cerita Kakek Selamat dari Kebakaran Tambora: Dengar Suara Kobaran Api dalam Lelap

Cerita Kakek Selamat dari Kebakaran Tambora: Dengar Suara Kobaran Api dalam Lelap

Megapolitan
Warga Pasar Kemis Tertipu Setelah Diimingi Minyak Goreng Murah, Rugi Rp 631 Juta

Warga Pasar Kemis Tertipu Setelah Diimingi Minyak Goreng Murah, Rugi Rp 631 Juta

Megapolitan
Saat Mobil Milik Ketua DPP PSI Terperosok Sumur Resapan yang Ambles dan Sopir Dituding Sengaja Bolak-balik

Saat Mobil Milik Ketua DPP PSI Terperosok Sumur Resapan yang Ambles dan Sopir Dituding Sengaja Bolak-balik

Megapolitan
Uang Sumbangan Masjid di Pasar Rebo Digasak Maling untuk Ketiga Kali

Uang Sumbangan Masjid di Pasar Rebo Digasak Maling untuk Ketiga Kali

Megapolitan
UNJ Buat Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Setelah Ada Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi oleh Dosen

UNJ Buat Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Setelah Ada Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswi oleh Dosen

Megapolitan
Ketua PSI Bantah Mobilnya Sengaja Bolak-Balik sebelum Terperosok di Sumur Resapan

Ketua PSI Bantah Mobilnya Sengaja Bolak-Balik sebelum Terperosok di Sumur Resapan

Megapolitan
Lima Jenazah Korban Kebakaran Tambora Akan Disemayamkan di Jelambar

Lima Jenazah Korban Kebakaran Tambora Akan Disemayamkan di Jelambar

Megapolitan
Sumur Resapan, Proyek “Kejar Tayang” Anies yang Ancam Keselamatan Warga

Sumur Resapan, Proyek “Kejar Tayang” Anies yang Ancam Keselamatan Warga

Megapolitan
Puluhan Warga Gembor, Kota Tangerang, Jadi Korban Penipuan, Kerugian Capai Rp 60 Miliar

Puluhan Warga Gembor, Kota Tangerang, Jadi Korban Penipuan, Kerugian Capai Rp 60 Miliar

Megapolitan
Soal Pengamanan Sidang Offline Munarman, Polisi Tunggu Informasi Intelejen

Soal Pengamanan Sidang Offline Munarman, Polisi Tunggu Informasi Intelejen

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Kemang Belum Selesai Dibongkar

Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Kemang Belum Selesai Dibongkar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.