Pembebasan PBB Tidak Berlaku untuk Perumahan dan Apartemen

Kompas.com - 15/02/2016, 09:57 WIB
Suasana kawasan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (27/4). Lemahnya regulasi penataan apartemen seperti pendataan penghuni memunculkan kasus kejahatan di apartemen. Pada Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya mengungkap kegiatan prostitusi daring di Apartemen Kalibata City. KOMPAS/RADITYA HELABUMISuasana kawasan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (27/4). Lemahnya regulasi penataan apartemen seperti pendataan penghuni memunculkan kasus kejahatan di apartemen. Pada Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya mengungkap kegiatan prostitusi daring di Apartemen Kalibata City.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pembayaran pajak dan bumi bangunan (PBB) di DKI Jakarta tidak berlaku bagi pemilik tanah dan bangunan untuk kategori perumahan, cluster, ruko, dan apartemen.

Oleh karena itu, warga pemilik tanah dan bangunan untuk kategori perumahan, cluster, ruko, dan apartemen dipastikan akan tetap membayar pajak seperti biasa.

"Pembebasan pajak tidak berlaku untuk cluster, perumahan, apartemen, dan ruko. Jadi, hanya berlaku untuk rumah-rumah yang berada di permukiman biasa yang bukan berada di area cluster ataupun perumahan," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo kepada Kompas.com, Senin (15/2/2016).

Agus mengatakan, pembebasan PBB bertujuan untuk membantu warga DKI Jakarta dari kalangan menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang menempati rumah yang diwariskan oleh orang tuanya.

Menurut Agus, perkembangan yang pesat di suatu kawasan terkadang menyebabkan warga yang menempati rumah warisan orangtuanya harus menanggung PBB yang tinggi akibat peningkatan harga tanah.

"Mereka hanya terkena dampak dari pesatnya pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Makanya yang seperti itu yang kita bantu," ucap Agus.

Agus menilai, kejadian yang sama hampir dapat dipastikan tidak terjadi bagi pemilik tanah dan bangunan untuk kategori perumahan, cluster, ruko, dan apartemen.

"Makanya kalau rumah yang di area cluster dan perumahan tetap harus bayar PBB," ujar dia.

Kebijakan pembebasan PBB di DKI Jakarta ini telah resmi diterapkan. Pemilik tanah dan bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar, atau yang tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi dikenakan PBB Rp 0 alias gratis.

Pembebasan PBB di DKI Jakarta memang direncanakan akan dimulai pada tahun 2016. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan itu dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial. 

Pembebasan ataupun keringanan pajak merupakan hak Gubernur yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

2 Rumah Ambruk di Matraman, Warga Khawatir Ada Kejadian Serupa

Megapolitan
Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Rute LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang Berimpitan dengan MRT Diminta Dievaluasi

Megapolitan
Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Mobil Tabrak Pagar Gereja Immanuel di Gambir, Sopir Diduga Mengantuk

Megapolitan
Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Pemilik Rumah yang Ambruk di Matraman Berharap Dijenguk Anies

Megapolitan
Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Besok, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Dibuka, Tarif Masih Gratis

Megapolitan
Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Rumah Ambruk karena Galian Saluran, Pemilik Berharap Pemkot Bertanggung Jawab

Megapolitan
Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Polisi Serahkan Secara Simbolis Jenazah Warga Pakistan Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

2 Rumah di Matraman Ambruk, Diduga karena Pengerjaan Saluran Air

Megapolitan
Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Cerita Bowo Dirikan Bilik Pintar buat Anak-anak Pemulung di Menteng Atas

Megapolitan
Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Kota Bogor Rentan Bencana Tanah Longsor Saat Musim Hujan

Megapolitan
Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Bangun Bilik Pintar untuk Anak-anak Pemulung, Ini Alasan Bowo

Megapolitan
Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Alasan Pembeli Sepatu Compass Rela Antre Semalaman: Kayaknya Gaul Gitu...

Megapolitan
7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X