Ini Kategori Rumah yang Berhak Dapat Pembebasan PBB

Kompas.com - 16/02/2016, 07:08 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI JAKARTA membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah. IstimewaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI JAKARTA membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang menempati rumah seharga Rp 1 miliar ke bawah.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pembebasan pajak dan bumi bangunan (PBB) di DKI Jakarta telah resmi dimulai.

Namun, peraturan ini tidak berlaku menyeluruh. Hanya lahan dan bangunan dalam kategori tertentu yang dapat menikmati pajak Rp 0 itu.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, pembebasan PBB hanya berlaku untuk tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajaknya (NJOP)-nya di bawah Rp 1 miliar, atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi.

Dengan catatan, lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

"Jadi, yang bebas pajak hanya rumah-rumah yang di permukiman biasa, yang bukan perumahan. Kalau perumahan, cluster, ruko, dan apartemen tetap bayar pajak," kata Agus kepada Kompas.com, Senin (15/2/2016).

Meski demikian, Agus menyebut ada pula tanah dengan luas 100 meter persegi dan berada di di area non-perumahan yang dapat terkena pajak. Hal itu terjadi apabila luas bangunannnya lebih dari 100 meter persegi.

Ia kemudian menyontohkan rumah yang terdiri atas lebih dari satu lantai.

"Kalau tanahnya 100 meter persegi, tapi rumahnya tiga lantai, itu akan tetap kena pajak. Karena luas bangunannya dipastikan lebih dari 100 meter persegi," tutur Agus.

Pembebasan PBB di DKI Jakarta memang direncanakan dimulai pada tahun 2016. Diberlakukannya kebijakan ini bertujuan untuk membantu warga DKI Jakarta dari kalangan menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang menempati rumah yang diwariskan oleh orang tuanya.

Menurut Agus, perkembangan yang pesat di suatu kawasan terkadang menyebabkan warga yang menempati rumah warisan orang tuanya harus menanggung PBB yang tinggi akibat peningkatan harga tanah.

"Mereka hanya terkena dampak dari pesatnya pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Makanya yang seperti itu yang kita bantu," ucap Agus.

Agus menilai, kejadian yang sama hampir dapat dipastikan tidak terjadi bagi pemilik tanah dan bangunan untuk kategori perumahan, cluster, ruko, dan apartemen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X