Kompas.com - 19/02/2016, 09:06 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melayangkan surat peringatan pertama (SP-1) kepada warga Kalijodo. Surat itu berisi permintaan agar warga segera mengosongkan atau membongkar sendiri bangunannya.

Meski SP-1 sudah dilayangkan, warga Kalijodo masih dilanda kebingungan. Mereka mempertanyakan apakah penertiban berlaku menyeluruh atau hanya untuk kafe-kafe yang selama ini menjadi tempat prostitusi.

Menurut salah seorang warga, Sri Verawati (54 tahun), sampai saat ini tidak pernah ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang datang dan mencoba mengajak warga berdialog. Akibatnya, warga tidak pernah mendapatkan informasi yang tepat.

"Katanya digusur karena prostitusi. Terus kenapa kita digusur? Yang mau digusur apa cuma PSK (pekerja seks komersial)?," ujar Sri saat ditemui, Kamis (18/2/2016).

RTH

Dalam SP-1 itu terlampir keterangan bahwa tujuan penggusuran permukiman Kalijodo tidak berhubungan dengan prostitusi, tetapi terkait refungsi lahan menjadi ruang terbuka hijau. Karena peta zonasi yang dimiliki Pemprov DKI menunjukkan kawasan Kalijodo termasuk dalam zona hijau. Artinya, tidak boleh ada bangunan apa pun berdiri di atasnya.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah menegaskan hal tersebut.

"Soal Kalijodo bukan soal prostitusinya. Kalau Kalijodo bukan di jalur hijau, kalau bisa saya resmiin ya saya resmiin, asal sesuai perda. Itu kan masalahnya bukan (prostitusi)," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu lalu.

Ahok pun memastikan, setelah Kalijodo, masih ada kawasan-kawasan lain yang akan ditertibkan. Salah satunya kawasan Berlan, Jakarta Timur.

Data di Dinas Penataan Kota DKI Jakarta menyebutkan, saat ini ketersediaan RTH di Jakarta hanya 9,98 persen dari total luas wilayah. Padahal, kesepakatan PBB menyatakan bahwa sebuah kota minimal harus punya 30 persen RTH dari total luas wilayah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Penataan Ruang Dinas Penataan Kota Gentur Wisnubaroto mengatakan, penyebab terjadinya penyusutan RTH disebabkan pemanfaatan lahan oleh masyatakat tanpa izin.

"Pelanggaran RTH karena pemanfaatan oleh masyarakat meskipun Pemprov DKI tidak mengeluarkan perizinan," kata Gentur dia kepada Kompas.com.

Ia menegaskan, saat ini, Pemerintah Provinsi DKI tengah berupaya untuk menertibkan keberadaan permukiman-permukiman liar demi mengembalikan fungsi RTH.

"Selain itu, kebijakan percepatan pengadaan RTH salah satunya juga dengan cara pengadaan RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak)," ujar Gentur.

Ia menyebutkan, jika berhasil menertibkan seluruh permukiman liar, persentase RTH di Jakarta dapat mencapai 33 persen, lebih tinggi dari kesepakatan PBB.

Warga tak percaya

Meskipun Pemprov DKI mengaku penggusuran bertujuan untuk penyediaan RTH, warga Kalijodo tak percaya. Sebab, warga menilai penggusuran dilakukan terburu-buru.

Warga percaya penggusuran Kalijodo lebih dilatarbelakangi kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot yang melibatkan seorang pengunjung kafe di Kalijodo pada 8 Februari.

Pemprov DKI Jakarta membatah tudingan itu. Ahok mengatakan, rencana penertiban sudah direncakan sejak tahun 2014.  Menurut dia, rencana penertiban itu berdekatan dengan penertiban Waduk Pluit yang dilaksanakan pada akhir 2013.

"Tim intel bilang, kalau Bapak mau tertibkan Waduk Pluit, Kalijodo jangan dirobohin dulu, takutnya mereka gabung (melawan pemerintah)," kata Ahok.

Ahok menambahkan, "(Kasus) Fortuner hanya buat aku ingat saja (untuk menertibkan Kalijodo), lho."

Maka, walau diprotes, Pemprov DKI bergeming. Mereka menyatakan akan tetap membongkar permukiman warga di Kalijodo. Warga diberi tenggat waktu 11 hari untuk mengosongkan atau membongkar sendiri tempat tinggalnya.

Jika berlanjut hingga surat peringatan ketiga, maka pembongkaran terhadap permukiman warga Kalijodo diperkirakan akan dilakukan pada 29 Februari 2016.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Perhatikan Masalah Air Tanah yang Tercemar 'E.coli'

Pemprov DKI Diminta Perhatikan Masalah Air Tanah yang Tercemar "E.coli"

Megapolitan
Baznas Siapkan Rp 8,6 Miliar untuk Bedah Rumah di Jakarta Barat

Baznas Siapkan Rp 8,6 Miliar untuk Bedah Rumah di Jakarta Barat

Megapolitan
Audit Investigatif Dinilai Perlu untuk Cari Penyebab Trotoar Ambles di Puspemkot Tangerang

Audit Investigatif Dinilai Perlu untuk Cari Penyebab Trotoar Ambles di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Toko Emas di Kawasan Menteng Terbakar, Diduga akibat Tabung Gas 3 Kg Bocor

Megapolitan
Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Kontrakan Tempat Ditemukan Granat dan Ratusan Peluru Pernah Disewa Purnawirawan TNI AU

Megapolitan
Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Pihak TikTok Tidak Hadir, Sidang Gugatan Perdata yang Diajukan Warga Bekasi Ditunda

Megapolitan
Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Kisah Maryadi, Nelayan Tradisional Muara Angke yang Berjuang Sekolahkan Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Pengoplos Elpiji di Pamulang Raup Untung Rp 110.000 Tiap Jual Gas Ukuran 12 Kilogram

Megapolitan
Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Pemkot Tangsel Anggarkan Rp 4,2 Miliar untuk BLT BBM

Megapolitan
Truk Terperosok ke 'Septic Tank' Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Truk Terperosok ke "Septic Tank" Ambles, Pemilik Minta Bantuan Damkar Bekasi untuk Evakuasi

Megapolitan
Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Polisi Sebut Dua Pengoplos Elpiji di Pamulang Sudah Beraksi dalam Sebulan

Megapolitan
Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Kabur Usai Langgar Ganjil Genap, Pengemudi Mobil Hampir Tabrak Polantas di Slipi

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Polisi Masih Selidiki Koper yang Ditemukan di Dekat Gerbang Polda Metro Jaya

Megapolitan
Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Modus Pemerasan ABK di Muara Baru, Pelaku Paksa Korban Bayar Jasa Pengawalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.