Kompas.com - 21/02/2016, 14:29 WIB
Guntur Prasetyo, siswa SMKN 1 Banyuwangi menggunakan pakaian kantong plastik dalam aksi pungut sampah pada Minggu (21/2/2016) Ira Rachmawati / Kompas.com / Banyuwangi Guntur Prasetyo, siswa SMKN 1 Banyuwangi menggunakan pakaian kantong plastik dalam aksi pungut sampah pada Minggu (21/2/2016)
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Minimarket di Jakarta sudah menerapkan kantong plastik berbayar Rp 200 mulai Minggu (21/2/2016) ini. Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Di dalam aturan itu ditetapkan, kantong plastik berbayar Rp 200 dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Minimarket pertama yang disambangi Kompas.com adalah Seven Eleven di depan Mal Senayan City. Di sana, kebijakan itu sudah diterapkan.

"Ya masih banyak warga yang belum tahu. Mereka kaget sekarang kalau pakai plastik harus bayar," kata seorang pramuniaga, Reza Sadam, Minggu.

Namun, ia melanjutkan, pembeli tak merasa keberatan dengan aturan tersebut. Mereka tetap membayar Rp 200 untuk kantong plastik.

Hal serupa juga terjadi di minimarket Alfamart di Kemanggisan, Jakarta Barat. Di sana, pembeli juga belum mengetahui aturan mengenai kantong plastik berbayar.

"Enggak ada (pembeli) yang nolak, sih. Tetap bayar saja, gitu, buat pakai plastik," kata seorang pramuniaga, Maryani.

Di Indomaret di Cideng, Jakarta Pusat, tak sedikit pembeli yang mengembalikan kantong plastik ketika mengetahui ada aturan itu.

"Tadi banyak juga pembeli yang belanjaannya sedikit, enggak pakai plastik, dimasukin ke tasnya," kata Afrian, pramuniaga di tempat belanja tersebut.

Seorang konsumen, Ari Mukti, menyebut kebijakan itu nanggung. Seharusnya, menurut dia, pemerintah menetapkan harga tinggi untuk kantong plastik.

"Kalau mau mengurangi plastik, harganya dinaikkan jadi Rp 5.000 atau Rp 10.000. Kalau Rp 200 mah, pas nanti minimarket enggak punya kembalian, dikasihnya plastik seharga Rp 200," kata Ari tertawa.

Berdasarkan pantauan, di minimarket-minimarket itu, surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tersebut sudah ditempel, dengan ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK Tuti Hendrawati Mintarsih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Volume Angkutan Kargo Bandara Naungan AP II Capai 41.500 Ton Selama Periode Lebaran 2022

Volume Angkutan Kargo Bandara Naungan AP II Capai 41.500 Ton Selama Periode Lebaran 2022

Megapolitan
Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut, Pemkot Jakpus Libatkan Kader Dasawisma

Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut, Pemkot Jakpus Libatkan Kader Dasawisma

Megapolitan
Antisipasi Kekeringan, BPBD DKI Imbau Masyarakat untuk Hemat Air dan Tampung Air Hujan

Antisipasi Kekeringan, BPBD DKI Imbau Masyarakat untuk Hemat Air dan Tampung Air Hujan

Megapolitan
Mulai Malam Ini Pelintasan Rel Kereta Jalan Dewi Sartika Depok Ditutup, Ada Pembangunan 'Underpass'

Mulai Malam Ini Pelintasan Rel Kereta Jalan Dewi Sartika Depok Ditutup, Ada Pembangunan "Underpass"

Megapolitan
Dugaan Kasus Permainan Mafia Tanah yang Dialami Nirina Zubir...

Dugaan Kasus Permainan Mafia Tanah yang Dialami Nirina Zubir...

Megapolitan
Datangi PN Jakarta Barat Terkait Perkara Mafia Tanah, Nirina Zubir: Akhirnya Masuk Persidangan

Datangi PN Jakarta Barat Terkait Perkara Mafia Tanah, Nirina Zubir: Akhirnya Masuk Persidangan

Megapolitan
Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser

Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser

Megapolitan
Dinkes DKI: 3.792.426 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Dinkes DKI: 3.792.426 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Megapolitan
Sidang Kasus Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Kembali Digelar Selasa Siang

Sidang Kasus Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Kembali Digelar Selasa Siang

Megapolitan
Taufik Gerindra: Kita Aminkan supaya Airin Jadi Gubernur DKI 2024

Taufik Gerindra: Kita Aminkan supaya Airin Jadi Gubernur DKI 2024

Megapolitan
Libur Hari Raya Waisak, 38.000 Pengunjung Padati Ancol

Libur Hari Raya Waisak, 38.000 Pengunjung Padati Ancol

Megapolitan
M Taufik Anggap Heru Budi Hartono Paling Tepat Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

M Taufik Anggap Heru Budi Hartono Paling Tepat Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Kebakaran Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Rumah 2 Lantai di Cimanggis Depok Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Rumah 2 Lantai di Cimanggis Depok Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Sidang Kasus Dugaan Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Nirina Zubir Digelar Hari Ini

Sidang Kasus Dugaan Mafia Tanah yang Dialami Keluarga Nirina Zubir Digelar Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.