Kompas.com - 24/02/2016, 07:11 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dibanding aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait diet kantong plastik.

Pemprov DKI Jakarta memiliki aturan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam aturan itu, sanksi administratif bagi ritel moderen yang tidak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan terkena denda Rp 5-25 juta.

Sementara berdasar Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kalau di Jakarta, saya yakin (warga tidak keberatan) mau bayar Rp 200. Kalau (ritel moderen) terima Rp 200 perak dari orang, plastik kamu tetap tidak ramah lingkungan dan tetap kami denda. Jadi Jakarta lebih maju perdanya, memaksa anda untuk menggunakan plastik ramah lingkungan, bukan soal (beli kantong plastik) Rp 200 perak lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (23/2/2016).

Meskipun nantinya pemerintah pusat akan menaikkan harga kantong plastik hingga Rp 10 ribu. Pemprov DKI tetap akan mengenakan denda Rp 5 juta bagi ritel moderen yang tidak menggunakan plastik ramah lingkungan.

"Kan kami sosialisasi dulu tiga bulan, kemudian razia. Lumayan Rp 5 juta ditangkap tiap satu toko, biar cepat kaya DKI," kata Basuki. (Baca: Ahok Pilih Tegakkan Perda daripada Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar)

Poin denda terdapat dalam Pasal 19 Ayat 2 Bab 5 yang berbunyi, penyelenggaraan pengelolaan sampah menyebutkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Serta Pasal 129 Ayat 3 yang berbunyi setiap penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 25 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagar 'Gak Percuma Lapor Damkar' Populer, Kadis DKI: 'Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat'

Tagar "Gak Percuma Lapor Damkar" Populer, Kadis DKI: "Bersyukur, Peran dan Fungsi Kami Makin Terlihat"

Megapolitan
Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Ketua Fraksi PDI-P DKI: Kami Kritik Formula E, tetapi Tak Hambat Pelaksanaannya

Megapolitan
Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Warga Marunda Kepu Masih Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Hari Ini 'Car Free Day' di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Hari Ini "Car Free Day" di Jakarta Kembali Digelar, Berikut Lokasinya...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

[POPULER JABODETABEK] 7 Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E | Atap Tribun Formula E Ambruk

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Penumpang Berjubel di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Simak Pengalihan Arus Lalu Lintas dalam Gelaran CFD Kota Bekasi di Sini...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah-Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Jadwal PPDB 2022 di Depok untuk SMK dan Cara Daftarnya

Megapolitan
7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

7 Rekomendasi Coffee Shop di Tangerang dan Tangsel

Megapolitan
DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

DLHK Kota Depok Minta Bak Sampah di Kawasan Situ Rawa Besar Dibongkar

Megapolitan
Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Soal Tumpukan Sampah di Situ Rawa Besar, DLHK Kota Depok: Ada yang Tak Bolehkan Diangkut

Megapolitan
Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Megapolitan
Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.