Ahok: Aturan di DKI Lebih Maju Ketimbang Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar

Kompas.com - 24/02/2016, 07:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi, di Balai Kota, Selasa (23/2/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi, di Balai Kota, Selasa (23/2/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dibanding aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait diet kantong plastik.

Pemprov DKI Jakarta memiliki aturan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam aturan itu, sanksi administratif bagi ritel moderen yang tidak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan terkena denda Rp 5-25 juta.

Sementara berdasar Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kalau di Jakarta, saya yakin (warga tidak keberatan) mau bayar Rp 200. Kalau (ritel moderen) terima Rp 200 perak dari orang, plastik kamu tetap tidak ramah lingkungan dan tetap kami denda. Jadi Jakarta lebih maju perdanya, memaksa anda untuk menggunakan plastik ramah lingkungan, bukan soal (beli kantong plastik) Rp 200 perak lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (23/2/2016).

Meskipun nantinya pemerintah pusat akan menaikkan harga kantong plastik hingga Rp 10 ribu. Pemprov DKI tetap akan mengenakan denda Rp 5 juta bagi ritel moderen yang tidak menggunakan plastik ramah lingkungan.

"Kan kami sosialisasi dulu tiga bulan, kemudian razia. Lumayan Rp 5 juta ditangkap tiap satu toko, biar cepat kaya DKI," kata Basuki. (Baca: Ahok Pilih Tegakkan Perda daripada Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar)

Poin denda terdapat dalam Pasal 19 Ayat 2 Bab 5 yang berbunyi, penyelenggaraan pengelolaan sampah menyebutkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Serta Pasal 129 Ayat 3 yang berbunyi setiap penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 25 juta.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X