Kompas.com - 24/02/2016, 07:11 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dibanding aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait diet kantong plastik.

Pemprov DKI Jakarta memiliki aturan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam aturan itu, sanksi administratif bagi ritel moderen yang tidak menyediakan kantong plastik ramah lingkungan terkena denda Rp 5-25 juta.

Sementara berdasar Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, disepakati kantong plastik berbayar Rp 200 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kalau di Jakarta, saya yakin (warga tidak keberatan) mau bayar Rp 200. Kalau (ritel moderen) terima Rp 200 perak dari orang, plastik kamu tetap tidak ramah lingkungan dan tetap kami denda. Jadi Jakarta lebih maju perdanya, memaksa anda untuk menggunakan plastik ramah lingkungan, bukan soal (beli kantong plastik) Rp 200 perak lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (23/2/2016).

Meskipun nantinya pemerintah pusat akan menaikkan harga kantong plastik hingga Rp 10 ribu. Pemprov DKI tetap akan mengenakan denda Rp 5 juta bagi ritel moderen yang tidak menggunakan plastik ramah lingkungan.

"Kan kami sosialisasi dulu tiga bulan, kemudian razia. Lumayan Rp 5 juta ditangkap tiap satu toko, biar cepat kaya DKI," kata Basuki. (Baca: Ahok Pilih Tegakkan Perda daripada Surat Edaran Kantong Plastik Berbayar)

Poin denda terdapat dalam Pasal 19 Ayat 2 Bab 5 yang berbunyi, penyelenggaraan pengelolaan sampah menyebutkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Serta Pasal 129 Ayat 3 yang berbunyi setiap penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 25 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8 Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 8 Juli 2022

Megapolitan
Perbaikan Dua Atap Kelas SDN Pancoran Mas 3, Pemkot Depok Siapkan Anggaran Rp 300 Juta

Perbaikan Dua Atap Kelas SDN Pancoran Mas 3, Pemkot Depok Siapkan Anggaran Rp 300 Juta

Megapolitan
200 Hewan Kurban Bergejala PMK, Pemkot Depok Lakukan Isolasi...

200 Hewan Kurban Bergejala PMK, Pemkot Depok Lakukan Isolasi...

Megapolitan
Sengketa Lahan SDN Pamulang Timur 01, Ahli Waris: Dari Mana Dasarnya Tanah Ini Aset Pemkot?

Sengketa Lahan SDN Pamulang Timur 01, Ahli Waris: Dari Mana Dasarnya Tanah Ini Aset Pemkot?

Megapolitan
Tertabrak KA Argo Cirebon dan KRL Jabodetabek Sekaligus, Pengemudi Motor di Bekasi Selamat

Tertabrak KA Argo Cirebon dan KRL Jabodetabek Sekaligus, Pengemudi Motor di Bekasi Selamat

Megapolitan
Resmikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Anies: Ini Salah Satu Janji Kampanye

Resmikan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Anies: Ini Salah Satu Janji Kampanye

Megapolitan
Hampir 3.000 Kendaraan Ikut Uji Emisi Gratis Selama 3 Hari di Jakarta Barat

Hampir 3.000 Kendaraan Ikut Uji Emisi Gratis Selama 3 Hari di Jakarta Barat

Megapolitan
Lahan Pertamina Akan Dikosongkan untuk Normalisasi Aliran Situ Rawa Badak, Ormas Minta Gardunya Tak Dirubuhkan

Lahan Pertamina Akan Dikosongkan untuk Normalisasi Aliran Situ Rawa Badak, Ormas Minta Gardunya Tak Dirubuhkan

Megapolitan
Tertabrak 2 Kereta Sekaligus di Kranji Bekasi, Sepeda Motor Terseret 2,5 Kilometer

Tertabrak 2 Kereta Sekaligus di Kranji Bekasi, Sepeda Motor Terseret 2,5 Kilometer

Megapolitan
Pemulung Ditemukan Bersimbah Darah di Pinggir Jalan Gatot Subroto, Kondisinya Belum Sadar

Pemulung Ditemukan Bersimbah Darah di Pinggir Jalan Gatot Subroto, Kondisinya Belum Sadar

Megapolitan
Pura-pura Belanja, Pencuri Ponsel Beraksi di Warung Makan Daerah Kembangan

Pura-pura Belanja, Pencuri Ponsel Beraksi di Warung Makan Daerah Kembangan

Megapolitan
Hilang Timbul Kampung Narkoba, Berlindung di Balik Komunitas dan Kode Rahasia

Hilang Timbul Kampung Narkoba, Berlindung di Balik Komunitas dan Kode Rahasia

Megapolitan
Cegah PMK Jelang Perayaan Idul Adha, Pemkot Depok Gencar Pantau RPH hingga Lapak Hewan Kurban

Cegah PMK Jelang Perayaan Idul Adha, Pemkot Depok Gencar Pantau RPH hingga Lapak Hewan Kurban

Megapolitan
Remaja Tenggelam di Kalimalang, Disebut Ikut Ayah Mencuci Motor Sebelum Tercebur dan Terseret Arus

Remaja Tenggelam di Kalimalang, Disebut Ikut Ayah Mencuci Motor Sebelum Tercebur dan Terseret Arus

Megapolitan
Libur Sekolah dan Jelang Idul Adha 2022, Jumlah Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Meningkat 2 Kali Lipat

Libur Sekolah dan Jelang Idul Adha 2022, Jumlah Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Meningkat 2 Kali Lipat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.