"Timeline" 20 Hari Keputusan Pembongkaran Kalijodo - Kompas.com

"Timeline" 20 Hari Keputusan Pembongkaran Kalijodo

Kompas.com - 29/02/2016, 09:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Tak perlu waktu lama bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengeksekusi kawasan Kalijodo.

Berawal dari kecelakaan maut yang menyebabkan empat orang tewas, Basuki langsung memutuskan untuk menertibkan kawasan Kalijodo.

Terhitung hanya 20 hari waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merencanakan pembongkaran ratusan bangunan liar di Kalijodo. Kawasan penuh wisma dan tempat hiburan itu akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
 
(9/2/2016): Ahok pertama kali menegaskan akan membongkar kawasan Kalijodo. Seusai meresmikan sepuluh taman di Jagakarsa, Basuki mengatakan kawasan Kalijodo lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Sang pengendara Fortuner maut diketahui menenggak 10 gelas minuman keras dari tempat hiburan di Kalijodo.


"Makanya saya bilang, Kalijodo harus segera di-sosialisasi (kemudian) kami bersihkan semua. Enggak ada toleransi! (Kalijodo) lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Ahok saat itu.

(12/2/2016): Di tengah berbagai penolakan yang disampaikan oleh warga serta pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo, Ahok mengancam akan memecat Wali Kota jika tidak berani membongkar kawasan itu.

Wali kota terkait adalah Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.

(14/2/2016): Pemerintah Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara mulai melayangkan surat sosialisasi pembongkaran bangunan kepada warga Kalijodo.

(17/2/2016): Ahok rapat koordinasi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya.

Hasilnya, Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat akan melayangkan SP 1 hingga Surat Perintah Bongkar (SPB). Rentang waktunya, SP 1 ke SP 2 selama tujuh hari. Kemudian SP 2 ke SP 3 selama tiga hari dan SP 3 ke SPB hanya satu hari.

Di samping itu, para mantan PSK Kalijodo sudah mulai pulang kampung. Kemudian warga pun sudah mulai mendaftar Rusun Marunda dan Pulogebang.

(18/2/2016): Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat melayangkan SP 1. Di dalam surat itu, warga diminta untuk meninggalkan kawasan tersebut dan membongkar sendiri bangunannya.

(19/2/2016): Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah memimpin rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait penertiban Kalijodo. Hasilnya, Kalijodo akan dieksekusi pada 29 Februari.

(20/2/2016): Operasi penyakit masyarakat dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hasilnya banyak minuman keras, senjata tajam, serta anak panah beracun ditemukan.

(25/2/2016): Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat melayangkan SP 2 ke warga Kalijodo.

(27/2/2016): Ahok dan Tito kembali menggelar rapat koordinasi pembongkaran kawasan Kalijodo. Kali ini lokasinya di Balai Kota.

Dalam rapat itu, mereka membahas kesiapan pembongkaran ribuan bangunan di Kalijodo pada hari eksekusi, yakni 29 Februari.

(28/2/2016): Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat melayangkan SP 3 kepada warga Kalijodo.

(29/2/2016) Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat menerbitkan SPB. Bangunan liar di kawasan Kalijodo diratakan dengan tanah.

Kafe Intan milik tokoh Kalijodo, Abdul Azis lah yang dibongkar pertama kali. Harapannya, Pemprov DKI dapat langsung menata kawasan Kalijodo menjadi RTH. Agar kawasan itu tidak lagi disalahgunakan dan diduduki secara liar.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri

Close Ads X