Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kisah Ivan Haz, Majikan yang Dijebloskan Pembantunya ke Penjara

Kompas.com - 02/03/2016, 08:23 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anna Susilowati tak mampu membendung air matanya ketika menyaksikan suaminya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fanny Syafriansyah atau yang kerap disapa Ivan Haz, digiring tim penyidik Polda Metro Jaya ke ruang tahanan, Senin (29/2/2016) malam itu.

Meskipun hanya beberapa menit, Anna sempat memeluk suaminya yang ditahan setelah diperiksa selama sembilan jam itu.

Ivan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya, T (20). (Baca: Ivan Haz Ditahan, PPP Belum Akan Jatuhkan Sanksi).

Kasus ini berawal ketika Ivan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh T pada 1 Oktober 2015. Ketika itu, T melapor ke Polda Metro Jaya dengan didampingi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam laporan bernomor LP/3933/IX/2015/PMJ/Ditreskrimum, T melaporkan Ivan dan istrinya, Anna, atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selain dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Ivan juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (LPAPI).

Putra mantan Wakil Presiden Hamzah Haz ini diduga melakukan penganiayaan terhadap pembantunya itu sejak Juni hingga September 2015.

Puncaknya peristiwa tersebut terjadi di lift Apartemen Ascot pada 29 September 2015. (Baca: Kasusnya Oktober, Kenapa Ivan Haz Baru Diperiksa Sekarang?).

Berdasarkan hasil visum terhadap T, ditemukan tanda-tanda kekerasan di beberapa bagian tubuh korban seperti tangan dan telinganya.

Awalnya, Ivan sempat membantah melakukan penganiayaan terhadap T. Menurut dia, luka yang diderita pembantunya itu karena T mencoba kabur dan melompat dari pagar rumah yang tinggi.

Kendati demikian, pihak kepolisian tetap menindak lanjuti laporan yang dilayangkan T.

Dijebloskan ke penjara

Hingga pada 19 Februari lalu, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan Ivan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga.

Dalam menangani kasus ini, polisi mengaku sempat terkendala mekanisme undang-undang yang mengharuskan penegak hukum mengantongi izin presiden untuk memeriksa anggota Dewan, termasuk Ivan.

Hingga akhirnya, polisi berhasil mengantongi izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa Ivan. Pada 23 Februari lalu, polisi melayangkan panggilan pemeriksaan pertama kepada Ivan.

Namun, Ivan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama itu dengan alasan ada urusan pekerjaan dan meminta pemeriksaannya diundur.

Akhirnya pada Senin (29/2/2016) sekitar pukul 10.45 WIB, Ivan hadir di Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tito Hananta Kusuma untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus KDRT.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Ivan ditahan di Markas Polda Metro Jaya. (Baca: Kuasa Hukum Sebut 100 Konstituen Ivan Haz Jamin untuk Penangguhan Penahanan).

"Hari ini, setelah gelar perkara dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan FS alias IH yang dilakukan Renakta, tadi kami telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan (mulai) hari ini sampai 20 hari ke depan," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti di Mapolda Metro Jaya, Senin malam.

Sementara itu, kuasa hukum Ivan, Tito Hananta Kusuma menyampaikan bahwa kasus yang dialami Ivan sebenarnya terjadi karena salah paham. Ia membantah jika Ivan memukul T karena di bawah pengaruh narkoba.

Pihak Ivan pun mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Bukti-bukti menguatkan

Sementara itu, menurut Krishna, Ivan telah mengakui perbuatannya yang menganiaya pembantu rumah tangganya tersebut.

Meskipun demikian, polisi tetap menahan politikus PPP itu karena dikhawatirkan menghilangkan alat bukti, mengulangi perbuatannya, atau melarikan diri.

"Penahanan kami lakukan karena alasan obyektif. Pasal yang disangkakan memenuhi dan alat bukti mencukupi. Alasan subyektif, tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan melarikan diri," sambung Krishna.

Dalam menahan Ivan sebagai tersangka, polisi juga mengaku memiliki lima alat bukti yang menguat sangkaan tersebut.

Salah satu bukti yang dikantongi polisi adalah rekaman CCTV peristiwa penganiayaan.

"Keterangan saksi cukup, keterangan ahli, beberapa dokumen yang kita kaitkan, barang bukti CCTV, keterkaitan dengan petunjuk ada kesesuaian antara keterangan saksi dokumen dan keterangan ahli, ditambah keterangan terdakwa dari proses penyelidikan," papar Krishna.
 
Akibat dari perbuatannya, Ivan dijerat Pasal 44 ayat 1 dan 2 serta Pasal 45 UU No 23 Tahun 2004 dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 30 juta.

Kompas TV Polisi Kembali Periksa Ivan Haz

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com