Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kabar Kasus Pembelian Lahan Sumber Waras?

Kompas.com - 02/03/2016, 10:09 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat bulan berlalu sejak sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melaporkan kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Oktober 2015.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung, meminta KPK menyelidiki potensi kerugian daerah dalam pembelian sebagian lahan rumah sakit yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, serta Syarif.

Mereka membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. (Baca: Lulung Bersikeras Ahok Berbohong kepada Masyarakat Terkait Sumber Waras).

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan RS kanker tersebut.

BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai. KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya.

Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. (Baca: Ketika Lulung Hanya Mau Bicara soal Sumber Waras...).

Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras yang disampaikan DPRD kepada KPK tahun lalu.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa  penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum ada indikasi korupsi

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber waras.

Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup.

Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK. (Baca: KPK Belum Temukan Indikasi Korupsi dalam Kasus Sumber Waras).

Halaman:


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com