Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambisi Lulung Jadi Gubernur, Konspirasi Besar, dan Lambang Perlawanan

Kompas.com - 10/03/2016, 06:49 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan tenang, Abraham Lunggana alias Lulung menjelaskan kepada Kompas.com perihal persiapan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ikut dalam Pilkada DKI 2017. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta itu merasa khawatir partainya tak bisa ikut.

"Partai saya dizalimi," kata Lulung di ruangannya di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Dugaan Lulung bukan tanpa alasan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Bagi Lulung, upaya pemerintah lewat Yasonna itu sangat kejam.

Lulung yang merupakan bagian dari kubu Djan Faridz, pengurus DPP hasil Muktamar Jakarta, mengungkapkan, penerbitan surat keputusan (SK) Menkumham untuk PPP merupakan konspirasi besar untuk mengebiri partainya. Dampaknya, lanjut Lulung, pada proses pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI.

"Konspirasi besarnya berdampak pada Haji Lulung. Jujur saja, kalau Haji Lulung jadi calon kan perlu diperhitungkan juga. Siapa yang enggak memperhitungkan Haji Lulung saat ini?"

Bentuk relawan

Lulung menyampaikan niatnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta secara independen jika PPP kubu Djan Faridz tak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang memiliki relawan Teman Ahok, Lulung juga membentuk Jaringan Suka Haji Lulung (JSHL).

Relawan Lulung bertugas untuk mengumpulkan salinan kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat maju dalam pilkada. Ia juga menenggatkan waktu, hingga bulan Juni, minimal 600.000 KTP sudah terkumpul sehingga ia bisa melenggang menuju DKI 1 lewat jalur independen.

Saat ini, lanjut Lulung, dia bersama JSHL sudah bergerak. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan dengan tokoh ulama, PPP, masyarakat Betawi, dan organisasi masyarakat lainnya untuk mendukung dirinya maju dalam jalur independen.

"Saya akan maju di jalur independen kalau PPP tak bisa ikut pilkada," kata Lulung.

Lambang perlawanan

Lulung mengklaim dirinya sebagai lambang perlawanan dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Klaim itu, menurut dia, menjadi modalnya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya adalah lambang perlawanan," kata Lulung.

Menurut dia, hingga saat ini, dirinya konsisten mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur Ahok. Kritik tersebut, lanjutnya, dilakukannya untuk pembangunan Jakarta.

Konsistensinya itu, menurut Lulung, membuat dirinya bakal dilirik oleh partai politik. Jika tidak ada partai yang melirik, Lulung menyiapkan jalur independen.

"Kalau hari ini pilkada, belum lagi ada calon. Calonnya cuma dua, Haji Lulung dan Ahok. Yang tidak memilih Ahok pasti memilih Haji Lulung, yang tidak memilih Haji Lulung pasti memilih Ahok. Itu pasti dimenangkan oleh Haji Lulung," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com