Anomali Itu Bernama Ahok

Kompas.com - 10/03/2016, 07:15 WIB
PRIYOMBODO Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

KOMPAS.com — Ahok itu anomali. Ia mendekonstruksi kemapanan politik di negeri ini. Ia berjalan di luar segala kelaziman seorang politisi. Anehnya, popularitas dan elektabilitasnya begitu tinggi.

Sebagai seorang politisi, apa yang bisa diharapkan partai politik dari seorang Ahok?

Tutur katanya jauh dari manis. Ia sama sekali tidak mencerminkan kepiawaian komunikasi silat lidah ala politisi. Ia seolah tak mempunyai perbendaharaan kata yang memikat hati.

Kata-katanya to the point, pedas, tak enak didengar. Banyak orang yang marah dibuatnya. Ruang-ruang politik acap kali dibuatnya begitu gaduh.

Ia juga bukan seorang politisi yang baik dari caranya mengelola relasi-relasi politiknya. Akademisi politik Andrew Heywood mengasumsikan politik selalu terkait dengan kompromi dan konsensus.

Keduanya adalah cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara politis. Kita pun mafhum, warna politik Indonesia selama ini sangat sarat dengan beragam bentuk kompromi.

Nah, di kepala Ahok sepertinya tidak ada diksi kompromi. Ia keluar dari partai pengusungnya, Gerindra, karena tidak mau berkompromi dengan sikap partai yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentang Ahok, Gerindra seperti membesarkan anak macan.

Ia juga mendekonstruksi relasi eksekutif dan legislatif yang sepanjang sejarah gubernur-gubernur sebelumnya selalu "adem tentrem kertaraharja". Ia tidak mau berkompromi soal pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilainya tidak patut.

Seorang eksekutif yang tidak memiliki sokongan partai bertikai secara terbuka dengan hampir semua partai di legislatif. Lazimnya, eksekutif memiliki kepentingan untuk menjaga relasinya dengan legislatif. Kedua pihak saling membutuhkan dalam tugas mereka masing-masing.

Belakangan, Ahok kembali "berulah". Ia berniat maju dalam Pilgub DKI Jakarta melalui jalur independen dengan menggandeng Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono.

Pendukungnya adalah tim relawan Teman Ahok. Keputusan ini adalah pertaruhan besar. Dengan segala sepak terjangnya, Ahok tidak mau mengambil risiko jika parpol membatalkan pencalonan dirinya. Keputusan ini kembali memanaskan diskursus ruang politik kita.

KOMPAS/ALIF ICHWAN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarrta, Senin (18/1) memeriksa Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Damayanti Wisnu Putranti (DWP). Damayanti menjalani pemeriksaan perdana setelah melalui operasi tangkap tangan (OTT). terkait kasus proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
Deparpolisasi

Menanggapi langkah Ahok, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada upaya deparpolisasi yang dibangun di Indonesia. Langkah Ahok di jalur independen dianggap meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Deparpolisasi ini bahaya dan PDI-P pasti akan melawan deparpolisasi," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/3/2016). (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHeru Margianto
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Berkelahi, 4 Remaja di Jatinegara Ditangkap Polisi

Berkelahi, 4 Remaja di Jatinegara Ditangkap Polisi

Megapolitan
Sejarah Instalasi Bambu Getih Getah Seharga Rp 550 Juta yang Bertahan 11 Bulan di HI

Sejarah Instalasi Bambu Getih Getah Seharga Rp 550 Juta yang Bertahan 11 Bulan di HI

Megapolitan
Digugat 4 Pengamen Rp 746 Juta, Kepolisian Merasa Tak Salah Tangkap

Digugat 4 Pengamen Rp 746 Juta, Kepolisian Merasa Tak Salah Tangkap

Megapolitan
Rius Vernandes dan 2 Kontroversi Penumpang-Maskapai Sejak 2018

Rius Vernandes dan 2 Kontroversi Penumpang-Maskapai Sejak 2018

Megapolitan
YouTuber Rius Vernandes Ingin Audiensi dengan Pemerintah soal Kartu Menu Garuda Indonesia

YouTuber Rius Vernandes Ingin Audiensi dengan Pemerintah soal Kartu Menu Garuda Indonesia

Megapolitan
Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Megapolitan
Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Megapolitan
Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Megapolitan
Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Megapolitan
Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Megapolitan
Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Megapolitan
Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Megapolitan
Close Ads X