Ngototnya DPRD DKI Dorong Pengusutan Kasus RS Sumber Waras

Kompas.com - 11/03/2016, 10:03 WIB
Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Jessi Carina Anggota PRD DKI berkunjung ke Gedung KPK, Rabu (17/2/2016). Mereka ingin mempertanyakan perkembangan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014.

Ketika itu, anggota DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung membawa laporan hasil audit BPK atas anggaran DKI tahun 2014 untuk diserahkan kepada KPK. Turut hadir di KPK, Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya, yakni Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.

Menurut sejumlah anggota DPRD DKI itu, BPK menemukan indikasi kerugian daerah Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit kanker tersebut. BPK menilai pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut tidak melalui proses memadai.

KPK pun menerima laporan ini dan berjanji akan menindaklanjutinya. Hingga pada 17 Februari 2016, Lulung dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya, kembali mendatangi KPK. Mereka mengaku hendak menanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan laporan mereka.

Usai bertemu pihak KPK, Lulung menyatakan bahwa penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, masih terus berlanjut.

"KPK katakan sabar saja rakyat Jakarta dan ternyata dalam kasus ini tidak basi. Ini akan terus ditindaklanjuti," ujar Lulung di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Rabu (17/2/2016).

Belum Ada Unsur Korupsi

Hingga kini, KPK belum menunjukkan kemajuan berarti dalam menindaklanjuti laporan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras itu. Pada Senin (29/2/2016), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan belum ada indikasi korupsi terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Basaria mengatakan, untuk menaikan kasus tersebut ke tahap penyidikan, setidaknya dibutuhkan dua alat bukti yang cukup. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup yang ditemukan KPK.

Basaria juga mengatakan bahwa temuan BPK yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta belum cukup dijadikan dasar untuk meningkatkan penanganan laporan ini ke tahap selanjutnya.

"Sementara ini belum. Belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan menjadi penyidikan," kata Basaria.

Terkait kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakin KPK bekerja profesional. Menurut Ahok, pembelian lahan RS Sumber Waras telah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta dan dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

"KPK juga sekarang profesional. KPK juga enggak sembarangan nuduh orang kan, enggak mungkin ngarang juga," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (1/3/2016).

Ia pun tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menyebut ada indikasi dugaan korupsi dalam kasus RS Sumber Waras.

"Itu bebas ya Fadli Zon. Saya yakin KPK lebih profesional dari Pak Fadli Zon," kata dia.

Fadli Zon sebelumnya menyebut KPK tebang pilih dalam mengusut kasus. Ia menyebut langkah KPK yang tidak melanjutkan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras sebagai contoh sikap tebang pilih itu. Fadli mengaku telah mendapatkan informasi dari seorang komisioner KPK periode sebelumnya bahwa sudah ada indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Ragu pada KPK

Mengetahui belum ada indikasi korupsi yang ditemukan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, anggota DPRD DKI pun mulai meragukan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik tidak yakin Basaria benar-benar mengatakan bahwa tidak ada indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab, dia sudah mendengar sendiri penjelasan Basariah sewaktu mendatangi KPK beberapa hari lalu.

"Saya khawatir berita itu merusak reputasi Basariah karena setahu saya, Basariah ngomong bahwa kasus ini masih jalan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Hanya saja, Taufik mengakui bahwa KPK belum menemukan dua alat bukti untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Menurut dia, hal itu wajar saja terjadi dalam sebuah kasus. Taufik mengatakan, belum ditemukannya indikasi korupsi bukan berarti tidak ada indikasi korupsi di sebuah kasus.

"Kalau mengatakan enggak ada indikasi korupsi, masa bisa sesederhana itu? Bukannya harus ada expose baru bisa bilang gitu," ujar Taufik yang pernah mendekam di penjara karena kasus korupsi.

Sementara itu, Lulung menduga ada konspirasi kekuasaan di balik belum ditemukannya bukti korupsi oleh KPK.

"Penegak hukum harus benar, jangan takut sama konspirasi kekuasaan," ujar Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3/2016).

Lulung memang sering mengatakan bahwa ada konspirasi di setiap kasus yang melibatkan Ahok. Terkait kasus RS Sumber Waras, Lulung juga berpendapat yang sama.

"Contohnya, kenapa Ahok bilang itu udah basi? Berarti Ahok sudah tahu apa yang dilakukan oleh KPK sehingga yakin bahwa dia gak terbukti. Dengan Ahok bilang udah basi, berarti ada konspirasi kalau KPK tak akan jadikan Ahok tersangka," ujar Lulung.

Lulung tampak khawatir kecurigaannya akan konspirasi tersebut terbukti. Karena itu, ia bertekad untuk mengonfirmasi kabar ini kepada Basaria ketika dia kembali datang ke KPK nantinya.

"Saya mau tau kenapa Basaria Panjaitan mengatakan seperti itu," ujar Lulung.

Mengadu ke DPR

Begitu mengetahui KPK menyatakan belum menemukan bukti adanya korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, anggota DPRD DKI berencana ingin mengadu ke DPR RI. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta Komisi III memanggil KPK terkait penanganan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Sebab, DPRD menilai KPK tak serius menangani kasus tersebut. Menurut Prabowo Soenirman, DPRD rencananya membuat surat rencana kunjungan dan mengirimkannya ke Komisi III DPR RI. Surat tersebut akan ditanda tangani oleh dua Wakil Ketua DPRD, Lulung dan Taufik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Megapolitan
Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Megapolitan
Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Megapolitan
Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Megapolitan
Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Megapolitan
Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Megapolitan
Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Megapolitan
Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Megapolitan
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Megapolitan
Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X