Pepih Nugraha
Wartawan dan Blogger

Wartawan biasa yang hidup di dua alam media; media lama dan media baru

Sulit Dipercaya, Parpol Kalah oleh Relawan pada Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 11/03/2016, 17:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

KOMPAS.com — Ada dua topik menarik yang menjadi perbincangan publik dan layak disebut trending topic, yakni "deparpolisasi" dan "Teman Ahok".

Istilah deparpolisasi menggema lagi setelah terpicu aksi mengejutkan Teman Ahok yang berhasil “memaksa” Ahok, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, untuk maju ke Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan.

Adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menggemakan kembali deparpolisasi. Setelah relawan yang menamakan diri Teman Ahok berhasil membuka jalan, Prasetio angkat bicara atas nama partainya, PDI-P.

Ia melihat sinyal adanya upaya deparpolisasi dengan indikasi jelas, yakni meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah, khususnya Pilkada DKI. PDI-P menyatakan akan melawan deparpolisasi karena dianggap membahayakan eksistensi partai politik.

Prasetio juga mengungkapkan, persoalan deparpolisasi telah dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa saat setelah Ahok menyatakan akan mengikuti desakan Teman Ahok.

Masyarakat tidak bisa menafikan peran partai politik, katanya, sebab bangsa ini dibangun oleh partai politik, bukan semata-mata relawan.

Mengapa hanya PDI-P yang bersuara lantang dan keras atas manuver Ahok dengan Teman Ahok-nya itu? Bukankah ada banyak parpol di negeri ini? Mengapa partai politik yang lainnya hanya berdiam diri tanpa reaksi? Benarkah apa yang dilakukan Teman Ahok itu suatu yang berbahaya bagi partai politik?

Tak ada asap kalau tak ada api. Bila melihat hubungan kausalitas, tentu ada preseden dan tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada peristiwa yang mendahuluinya.

Peristiwa apa lagi kalau bukan penjajakan partai juara ini dalam menyediakan kendaraan bagi Ahok untuk maju pada Pilkada 2017, tetapi tidak gratis.

Sebenarnya istilah deparpolisasi telah muncul saat Megawati selaku ketua umum partai berpidato pada pembukaan Kongres IV PDIP di Bali, April 2015 lalu. Pada kesempatan itu, Megawati menyinyalir adanya gerakan deparpolisasi yang ia sebut makin lantang diteriakkan.

Gerakan deparpolisasi ini disebutkan tidak berdiri sendiri, melainkan ada simbiosis kekuatan antarpartai dan kekuatan modal. Ia menyebut, kelompok yang menyuarakan deparpolisasi itu adalah kaum oportunis.

Ciri kaum oportunis ini, menurut Megawati, tidak mau bekerja keras membangun partai, tidak mau mengorganisasi rakyat, kecuali menunggu dan menunggu untuk selanjutnya menyalip di tikungan.

Dalam pidato pembukaan itu juga muncul istilah "penumpang gelap" dengan merujuk pada relawan nonparpol pada Pilpres 2014 yang mendapat tempat atau jabatan di pemerintahan.

Jika kemudian Prasetio menggaungkan kembali istilah deparpolisasi karena dipicu gerakan Teman Ahok yang memaksa Ahok terpisah dari PDI-P, maksud dan makna deparpolisasi menjadi lain.

Kali ini, pengertiannya bergeser menjadi semacam pemberontakan nonparpol (baca: relawan) yang dianggap menihilkan peran dan partai politik itu sendiri.

Boleh jadi, beberapa relawan yang tergabung dalam Teman Ahok kelak bakal menjadi "penumpang gelap" juga sebagaimana yang sudah terjadi pada pemerintahan Jokowi yang kemudian dikritik pedas oleh Megawati itu.

Namun, bukankah urusan Ahok tidak terkait langsung dengan PDI-P kecuali wakil gubernur Ahok saat ini memang orang PDI-P? Benar bahwa pada Pilkada 2012, Joko Widodo diusung PDI-P sebagai calon gubernur. Akan tetapi, bukankah Ahok diusung partai lain, dalam hal ini Gerindra?

Kemudian, bukankah belum ada "deal" apa-apa antara Ahok dan PDI-P kecuali kesediaan PDI-P menyediakan kendaraan politik bagi Ahok untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta sebelum dihentikan Teman Ahok? Lalu, kenapa istilah deparpolisasi dimunculkan kembali?

Konteks Megawati saat menangkap sinyal adanya gerakan deparpolisasi itu jelas, yakni adanya "penyusup" atau "penumpang gelap" dalam wujud relawan yang menduduki tempat strategis di pemerintahan yang seharusnya diduduki orang-orang partai. PDI-P tidak mau hal itu terulang kembali dalam Pilkada DKI jika pertarungan itu dimenangkannya.

Namun, ketika Teman Ahok memaksa Ahok maju dari jalur independen dan bukan jalur partai politik yang kebetulan diincar PDI-P, hal ini sama sekali belum ada kaitannya dengan PDI-P.

Ibarat orang pacaran, hubungannya masih sebatas PDKT (pendekatan) dan belum menyatakan apa-apa, belum berikrar apa pun, apalagi sampai pada ijab kabul membentuk ikatan. Lantas, mengapa dikatakan deparpolisasi?

Menjadi terjawab mengapa partai-partai politik lainnya tidak menanggapi deparpolisasi yang digaungkan PDI-P ini. Sebab, parpol-parpol lain belum "ngebet" menyatakan dukungan kepada Ahok.

Ibarat pacaran, PDI-P mungkin terlalu GR "tembakan"-nya bakal mudah diterima. Namun, tatkala ditampik gara-gara manuver Teman Ahok, patah hatilah dia. Itu sekadar perumpamaan, jangan sensi!

Meski sulit, mengelola kegeraman atau "kemarahan" akibat patah hati ini bisa positif juga bagi PDI-P. Setidak-tidaknya, PDI-P harus segera menyiapkan bakal calon gubernur dan pasangannya dari sekarang yang secara elektabilitas mampu mengalahkan Ahok-Heru.

Modal sebagai partai juara tentu tak dapat dianggap enteng. Dengan massa partai yang fanatik dan dengan 28 kursi DPRD dari 106 kursi, PDI-P bisa langsung mengusung kandidat tanpa harus berkoalisi. Sebab, ambang batas minimal untuk bisa mengusung calon hanya 21 kursi. Partai lain terpaksa harus saling berkoalisi.

Pekerjaan rumah terbesar PDI-P adalah memilih kandidat itu. Boleh jadi, wakil Ahok sekarang yang dari PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, digadang-gadang bakal menjadi calon selain memaksa Wali Kota Tri Rismaharini angkat koper dari Surabaya untuk bertarung di Jakarta.

Bisa juga, sekalian "mengawinkan" Tri-Djarot. Selain mereka, agak sulit mencari figur lain untuk sekadar mengimbangi popularitas Ahok-Heru.

Sikap terlalu reaktif atas keputusan Ahok dan menistakan relawan juga tidak terlalu baik buat PDI-P karena kelak bakal ada pertaruhan partai politik di dalamnya; massa parpol versus relawan.

Apa jadinya kalau partai juara dengan segala kekuatan kalah oleh manuver relawan yang dianggap "penyusup" atau "penumpang gelap" yang tidak berkontribusi terhadap negara ini?

Waktu yang tersisa masih cukup lama. Konstelasi politik jelang pilkada bisa berubah pada saat-saat menentukan. Bisa jadi, PDI-P tetap mengusung Ahok meski kemudian dukungan dilakukan tanpa syarat, sebagaimana yang dilakukan Nasdem dan, belakangan, Hanura.

Membiarkan dan melepas Ahok-Heru maju ke arena tanpa saingan kuat, apalagi sampai memenangi pertarungan, akan menjadi pukulan telak bagi partai politik, khususnya bagi PDI-P.

Hal itu jauh lebih menyakitkan dari sekadar fenomena "penumpang gelap" yang tidak ikut bertarung pada pilpres dan tidak harus head to head dengan massa partai politik.

Persoalannya, pada Pilkada DKI Jakarta ini, "clash" bakal tak terhindarkan antara massa partai politik dan para relawan Teman Ahok, relawan Jaringan Suka Haji Lulung, atau relawan pendukung calon independen lain dalam memperebutkan kursi gubernur dan wakilnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11 Tempat Clubbing di Jakarta

11 Tempat Clubbing di Jakarta

Megapolitan
Rute dan Jadwal JA Connexion dari Bandara Soekarno-Hatta 2022

Rute dan Jadwal JA Connexion dari Bandara Soekarno-Hatta 2022

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Barat

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Barat

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bekasi

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

40 Tahun Bentara Budaya, Wadah Pelestarian Seni dan Kebudayaan Indonesia

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek Tanggal 26-30 September

Megapolitan
Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Komisi D Minta Pemprov DKI Memperjelas Rencana Permukiman di Pulau G

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Pemkot Tangerang Akan Prioritaskan Penanganan Banjir dalam APBD 2023

Megapolitan
Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok, Polisi: Merasa Bertanggung Jawab

Megapolitan
Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Tertibkan Lokalisasi Rawa Malang, Satpol PP Jakarta Utara Kerahkan 100 Personel

Megapolitan
Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Anies: Pemprov DKI Berkomitmen Biayai Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

APBD-P Kota Tangsel Tahun 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 3,9 Triliun

Megapolitan
Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Polisi Ungkap Alasan Sopir Truk Cabut Laporan terhadap Wakil Ketua DPRD Depok

Megapolitan
BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

BERITA FOTO: Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan RS Toto Tentrem

Megapolitan
Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Imbas Adanya Pulau G, Rute Melaut Nelayan Muara Angke Jadi Lebih Jauh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.