Tanggapan Polda Metro, Kodam Jaya, dan KPK terhadap Tudingan Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 12/03/2016, 15:20 WIB
Ratna Sarumpaet diabadikan ketika berbicara selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) dalam jumpa pers di Sekretariat MKRI, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2013). TRIBUNNEWS/HERUDINRatna Sarumpaet diabadikan ketika berbicara selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) dalam jumpa pers di Sekretariat MKRI, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2013).
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tudingan Ratna Sarumpaet, seorang pekerja seni, yang menyatakan ketiga lembaga itu telah "dibeli" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mendukung kebijakannya sama sekali tidak berdasar.

Ratna menyampaikan tudingannya itu di Jakarta, Jumat (11/3/2016), dalam sebuah diskusi. Tudingan disampaikan terkait langkah Ahok yang melibatkan TNI dan polisi dalam menggusur bangunan di Kalijodo serta terkait pengusutan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh KPK, yang di mata Ratna, tidak menampakkan perkembangan. (Baca:
Ratna Sarumpaet: Ahok Sudah Beli Tentara, Kepolisian, dan KPK)

Bagian Humas KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pihaknya tidak mau menanggapi tudingan Ratna.

"Enggak perlu ditanggapilah, silakan dibuktikan saja. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukum sedang berjalan," kata Priharsa kepada Kompas.com, Sabtu (12/3/2016).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal juga menepis tuduhan Ratna. Tuduhan Ratna, menurut dia, tidak berdasar.

"Saya enggak tanggapi, ngapain tanggapi. Masa ngomong gitu," ujar Iqbal.

Polisi, kata Iqbal, hadir di tengah kegiatan pemerintah daerah, misalnya dalam kegiatan penertiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Memberikan rasa aman dan ketertiban. Kalau ada penertiban, kami harus hadir, baik diminta atau tidak diminta karena bisa terjadi kerawanan. Nanti kalau ada yang neko-neko siapa yang bertanggung jawab?" kata Iqbal.

Pihak Kodam Jaya juga membantah tuduhan Ratna. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Heri Prakosa malah balik bertanya tentang tuduhan Ratna itu.

"Belinya berapa? Tanya dong beli berapa. Saya saja enggak tahu, ngapain komentari Bu Ratna," ujar Heri.

"Tentara itu kan alat negara, mana mungkin tentara itu dibeli perorangan, oleh partai politik, oleh kelompok tertentu, ya enggaklah," kata Heri.

Heri mengatakan, jika Kodam Jaya membantu Pemprov DKI Jakarta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. "Kalaupun tentara itu membantu tugas pemerintah daerah, ada di Undang-Undang TNI Nomor 34, (itu tentang) membantu tugas pemerintah di daerah," ujar Heri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan
Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Megapolitan
Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Megapolitan
Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Megapolitan
Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Megapolitan
Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Megapolitan
Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X