Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Unjuk Rasa Sopir Angkutan Umum, Warga Diminta Cari Transportasi Lain

Kompas.com - 14/03/2016, 06:52 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditlantas Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan dari Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang akan unjuk rasa pada Senin (14/3/2016) dari pukul 08.00 WIB.

Tempat yang akan disasar sebagai titik unjuk rasa adalah Balai Kota DKI Jakarta, Istana Negara, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dikarenakan ada unjuk rasa yang melibatkan banyak elemen dari pengendara angkutan umum, warga diminta mencari moda transportasi lain untuk beraktivitas pagi ini.

"Untuk sementara, warga diminta pakai alternatif transportasi umum lain. Yang mau kami sampaikan masih soal transportasi ilegal dan masalah Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Usia Kendaraan," kata Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan kepada Kompas.com, Senin pagi.

Estimasi massa dalam unjuk rasa nanti sekitar 2.000 orang yang terdiri dari 800 sopir taksi, 200 sopir angkutan bus kecil, 800 sopir angkutan lingkungan, dan 200 sopir bus kota.

Unjuk rasa akan dimulai dengan massa berhimpun di titik kumpul IRTI Monas. Semua kendaraan akan diparkir di sana sehingga diperkirakan arus lalu lintas bisa padat. Dari sana, massa bergerak ke Balai Kota dan mempersiapkan perwakilannya untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Jika dalam pertemuan itu Basuki tidak menerima atau hanya diwakilkan oleh Dishubtrans DKI Jakarta, dipastikan perwakilan massa menolak dan tetap meminta bertemu Basuki.

Agenda unjuk rasa dilanjutkan pukul 12.00 WIB dengan menuju Istana Negara melalui dalam Monas masuk di pintu Monas Barat Daya. Hal yang akan disampaikan di depan Istana Negara adalah soal angkutan ilegal berplat hitam, seperti Uber dan Grab.

"Mereka juga melaporkan, mendesak pemerintah mengeluarkan Perpres atau Inpres yang mengatur persoalan transportasi yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas," tutur Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto, secara terpisah.

Unjuk rasa yang berlangsung hingga siang nanti dijamin oleh pihak PPAD tidak berlangsung anarkistis.

Adapun penanggung jawab di tiap zona sudah ditetapkan, seperti Samsudin sebagai koordinator taksi di Balai Kota, Wily Timor sebagai koordinator angkutan di Istana Negara. Sejumlah personel polisi telah disiapkan untuk mengawal unjuk rasa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com