Kompas.com - 14/03/2016, 12:23 WIB
Sopir taksi yang beredar di dekat tol Bandara Soekarno-Hatta arah Jakarta memasang spanduk tanda protes terhadap keberadaan Uber dan Grab yang dianggap mengurangi pendapatan sopir taksi plat kuning, Senin (14/3/2016) pagi. 








Andri Donnal PuteraSopir taksi yang beredar di dekat tol Bandara Soekarno-Hatta arah Jakarta memasang spanduk tanda protes terhadap keberadaan Uber dan Grab yang dianggap mengurangi pendapatan sopir taksi plat kuning, Senin (14/3/2016) pagi.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerima perwakilan demonstran dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) di kantornya di Jakarta, Senin (14/3/2016).

PPAD merupakan wadah untuk para pengemudi angkutan darat, yakni sopir mikrolet, taksi dan bajaj.

Ketua PPAD Cecep Handoko mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah untuk menertibkan angkutan umum berbasis layanan aplikasi. Sebab, keberadaan mereka dianggap tidak diatur di dalam undang-undang sekaligus merugikan perusahaan angkutan umum terdaftar.

"Sekarang gini, kita mau bersaing. Asalkan saingannya sehat, aturan dipatuhi. Ayo sama-sama bersaing," ujar Cecep usai pertemuan di Kantor Sekretariat Negara, Senin siang.

(baca: Organda: Banyak Perusahaan Taksi Kolaps karena Angkutan Berbasis Aplikasi)

"Ini kami disuruh berantem, tapi sama orang yang tidak terikat peraturan apa-apa, ya enggak fair dong. Kalau dia terikat peraturan juga sebagai angkutan umum, baru fair," lanjut dia.

PPAD juga meminta pemerintah segera menertibkan perusahaan angkutan berbasis layanan aplikasi. Selain itu, PPAD memaksa pemerintah menetapkan aturan yang adil bagi perusahaan angkutan umum biasa dengan perusahaan angkutan berbasis layanan aplikasi tersebut.

"Ini hanya persoalan administrasi kok. Kalau mereka sudah terikat dalam undang-undang, kami pasti akan welcome," ujar Cecep.

(baca: 6.000 Sopir Taksi Express Diberhentikan, Angkutan Berbasis Aplikasi Dituding sebagai Penyebab)

Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menerima perwakilan PPAD itu. Pemerintah akan menindaklanjuti keluhan PPAd tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Saat Haris Azhar dan Fatia 2 Kali Mangkir hingga Berujung Dijemput Polisi

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Agenda Perdana Ditunda dan Para Terdakwa Tak Ditahan

Megapolitan
17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

17 Pegawai Kelurahan Gondangdia Terpapar Covid-19, Kantor Lurah Ditutup Sementara

Megapolitan
Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Hentikan PTM 100 Persen Menyusul 39 Sekolah Ditutup karena Kasus Covid-19

Megapolitan
Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Anies Diminta Serius Tangani Banjir, Bukan Urus Sound System JIS Berulang Kali

Megapolitan
Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Ketika Yusuf Mansur Digugat 3 PMI, Berawal dari Ajakan Investasi Saat Ceramah di Hong Kong

Megapolitan
Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, Masa Menolak

Megapolitan
Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Megapolitan
Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Megapolitan
Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Megapolitan
Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Megapolitan
Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Megapolitan
Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Megapolitan
Gagal Berangkatkan Jemaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Gagal Berangkatkan Jemaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.