Kompas.com - 14/03/2016, 15:01 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan melalui Uber dan GrabCar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016.

"Kami mohon kiranya Menkominfo dapat mendukung langkah pemblokiran situs milik Uber Asia Limited dan melarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi," kata Jonan dalam surat rekomendasinya, Senin (14/3/2016).

Kemudian, mereka juga meminta pemblokiran terhadap aplikasi milik PT Solusi Transportasi Indonesia yang mengoperasikan aplikasi GrabCar.

Alasannya, jenis kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dengan pelat hitam atau mobil rental dan status pengelola sebagai perusahaan angkutan resmi belum jelas.

Menkominfo juga diminta melarang semua aplikasi sejenis, selama tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Masih di dalam surat rekomendasi tersebut, Jonan memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia.

Pelanggaran tersebut dilakukan atas Pasal 138 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum; Pasal 139 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan atau badan hukum lain sesuai perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut juga dilakukan atas Pasal 173 (1) bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan; serta Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kemudian, pelanggaran juga dilakukan atas Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Uber Asia Limited sebagai KPPA sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial.

Hal tersebut termasuk untuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perseorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk apa pun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi, akan tetapi bekerja sama dengan perusahaan ilegal ataupun perseorangan; menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi; serta berpotensi semakin menyuburkan praktik angkutan liar (ilegal) sehingga angkutan umum semakin tidak diminati.

Di dalam surat tersebut, Jonan menyampaikan, perusahaan, baik di bidang transportasi maupun perangkat lunak, harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akses Jalan Menuju SDN Pamulang Timur 01 Ditutup Tanggul oleh Ahli Waris Lahan

Akses Jalan Menuju SDN Pamulang Timur 01 Ditutup Tanggul oleh Ahli Waris Lahan

Megapolitan
Dishub Bakal Ganti Tiang PJU yang Roboh di Depan Kampus UMJ Tangsel

Dishub Bakal Ganti Tiang PJU yang Roboh di Depan Kampus UMJ Tangsel

Megapolitan
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Rumah Dinas Mulai Didatangi Kerabat

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Rumah Dinas Mulai Didatangi Kerabat

Megapolitan
Hari Bhayangkara 2022, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Anggota Ubah Mindset Pemolisian

Hari Bhayangkara 2022, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Anggota Ubah Mindset Pemolisian

Megapolitan
Masih Periksa Saksi, Polisi Belum Pastikan Penyebab Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said

Masih Periksa Saksi, Polisi Belum Pastikan Penyebab Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan HR Rasuna Said

Megapolitan
Anies Resmi Buka Gapura China Town Jakarta yang Pernah Diruntuhkan di Era Pendudukan Jepang

Anies Resmi Buka Gapura China Town Jakarta yang Pernah Diruntuhkan di Era Pendudukan Jepang

Megapolitan
Anies Ditanya Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong:  Bagaimana supaya Ekonomi Lancar Lagi, Pak?

Anies Ditanya Warga Korban Kebakaran Pasar Gembrong: Bagaimana supaya Ekonomi Lancar Lagi, Pak?

Megapolitan
Revitalisasi Kampung Gembira Gembrong Dimulai, 136 Unit Akan Dibangun dan Telan Biaya Rp 7,8 Miliar

Revitalisasi Kampung Gembira Gembrong Dimulai, 136 Unit Akan Dibangun dan Telan Biaya Rp 7,8 Miliar

Megapolitan
Polisi Imbau Korban Pencabulan di Pondok Pesantren Beji Depok Tak Takut Melapor

Polisi Imbau Korban Pencabulan di Pondok Pesantren Beji Depok Tak Takut Melapor

Megapolitan
Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Hanya di Era Anies, Ini Catatannya dari Masa ke Masa

Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Hanya di Era Anies, Ini Catatannya dari Masa ke Masa

Megapolitan
Saat Gapura China Town Glodok Tegak Kembali, Simbol Kesetaraan dan Keberagaman di Jakarta...

Saat Gapura China Town Glodok Tegak Kembali, Simbol Kesetaraan dan Keberagaman di Jakarta...

Megapolitan
Polda Metro Minta Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologi Santriwati Korban Pencabulan

Polda Metro Minta Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologi Santriwati Korban Pencabulan

Megapolitan
Groundbreaking Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies: Namanya 'Kampung Gembira Gembrong'

Groundbreaking Permukiman Korban Kebakaran Pasar Gembrong, Anies: Namanya "Kampung Gembira Gembrong"

Megapolitan
Didatangi Dinas Parekraf, Manajemen Mr.Braid Jelaskan Arti 'Threesome' dalam Promosinya di Medsos

Didatangi Dinas Parekraf, Manajemen Mr.Braid Jelaskan Arti "Threesome" dalam Promosinya di Medsos

Megapolitan
UPDATE 30 Juni: Bertambah 91 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.008 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 30 Juni: Bertambah 91 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.008 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.