Menhub Minta Menkominfo Blokir Aplikasi Uber dan Grab

Kompas.com - 14/03/2016, 15:01 WIB
Surat rekomendasi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menkominfo untuk memblokir aplikasi Uber dan Grab. KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaSurat rekomendasi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menkominfo untuk memblokir aplikasi Uber dan Grab.
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan melalui Uber dan GrabCar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016.

"Kami mohon kiranya Menkominfo dapat mendukung langkah pemblokiran situs milik Uber Asia Limited dan melarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi," kata Jonan dalam surat rekomendasinya, Senin (14/3/2016).

Kemudian, mereka juga meminta pemblokiran terhadap aplikasi milik PT Solusi Transportasi Indonesia yang mengoperasikan aplikasi GrabCar.

Alasannya, jenis kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dengan pelat hitam atau mobil rental dan status pengelola sebagai perusahaan angkutan resmi belum jelas.

Menkominfo juga diminta melarang semua aplikasi sejenis, selama tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Masih di dalam surat rekomendasi tersebut, Jonan memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia.

Pelanggaran tersebut dilakukan atas Pasal 138 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum; Pasal 139 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan atau badan hukum lain sesuai perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut juga dilakukan atas Pasal 173 (1) bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan; serta Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kemudian, pelanggaran juga dilakukan atas Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Uber Asia Limited sebagai KPPA sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial.

Hal tersebut termasuk untuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perseorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk apa pun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi, akan tetapi bekerja sama dengan perusahaan ilegal ataupun perseorangan; menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi; serta berpotensi semakin menyuburkan praktik angkutan liar (ilegal) sehingga angkutan umum semakin tidak diminati.

Di dalam surat tersebut, Jonan menyampaikan, perusahaan, baik di bidang transportasi maupun perangkat lunak, harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X