Kompas.com - 15/03/2016, 09:13 WIB
Basuki KOMPAS/ALIF ICHWANBasuki "Ahok" Tjahaja Purnama saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan layanan sewa taksi, Uber, bagai benang kusut yang belum terurai. Permasalahannya pun masih sama. Uber masih belum mengantongi izin untuk dapat beroperasi di Jakarta.

Sejak tahun 2014 lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah melarang pengoperasian Uber di Ibu Kota. Pasalnya, layanan transportasi berbasis aplikasi itu dianggap tidak bersaing sehat dengan perusahaan taksi resmi. Berbagai promo, kemudahan, serta kenyamanan yang ditawarkan Uber membuat warga beralih kepada Uber.

"Perusahaan taksi yang legal itu kan bayar pajak dan tarif taksi mereka juga disepakati dengan Pemprov (DKI Jakarta). Sekarang, bandingkan dengan perusahaan taksi yang tidak punya izin, tidak bayar pajak, mereka pasti kasih harga lebih murah ke penumpang. Kalau pakai asas keadilan, apa mau membuat semua perusahaan taksi bangkrut?" kata Basuki, medio 2014 lalu.

Basuki mengapresiasi inovasi layanan transportasi berbasis aplikasi yang semakin memudahkan warga. Namun, di sisi lain, Basuki meminta Uber untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Apakah layanan Uber akan menjadi layanan mobil rental atau menjadi taksi, jika ingin mengubah menjadi taksi, mobil-mobil yang tergabung dalam Uber harus didaftarkan ke Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Selain itu, unit mobil pun harus melalui uji kir, penempelan stiker taksi Uber, pembentukan perusahaan dengan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), merumuskan tarif taksi bersama Organda, dan pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sementara itu, pemilik mobil harus membayar pajak penghasilan (PPh) jika ingin menjadikan mobilnya sebagai mobil sewaan.

"Kami setuju kalau ini suatu ide bagus, bisa pesan taksi seperti ini. Tetapi, negara ini negara berlandaskan hukum dan perusahaan harus bayar pajak, masa ambil untung tidak mau bayar pajak," kata Basuki.

Hingga kini, Uber belum juga mendirikan perusahaannya di Indonesia, terutama di Jakarta, sehingga mereka belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

"Sekarang kalau orang komplain kepada pelayanan taksi ini, ke siapa? Kamu mau komplain-nya ke siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya, sopirnya psikopat, menculik, dan membunuh lo, nanti salahinnya kita lagi? Makanya, dari segala hal, kamu (Uber) salah," ujar Basuki.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Ocean Park BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Cara Ke Tebet Eco Park Naik KRL, Transjakarta, dan Mikrotrans

Megapolitan
Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Branchsto BSD: Harga Tiket dan Cara ke Sana

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.