Kompas.com - 15/03/2016, 09:13 WIB
|
EditorFidel Ali

Demo sopir taksi puncak kekesalan Ahok

Setahun berlalu, ratusan pengemudi taksi pun menggelar aksi unjuk rasa terhadap keberadaan Uber dan Grab Car. Mereka merasa pendapatan mereka menurun sejak keberadaan layanan Uber dan Grab Car. Basuki kembali menginstruksikan Dishubtrans DKI menjebak Uber.

Di sisi lain, Dishubtrans DKI mengaku sudah menertibkan 65 unit mobil Uber. Akhirnya, Basuki menginstruksikan Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah bertemu dengan perwakilan sopir taksi. Hasilnya, Dishubtrans DKI akan mengawal pertemuan para sopir taksi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, penutupan aplikasi transportasi bukan wewenang Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, Andri tidak bisa menjamin penghentian operasional mobil Uber. Dishubtrans DKI hanya bisa melakukan penertiban saja.

"Karena setelah sidang tilang, mobil keluar lagi, operasi lagi, kami tertibin lagi, begitu saja berulang. Kami enggak bisa stop operasi Uber karena dia bukan angkutan. Mau stop apa?" kata Andri.

Satu-satunya cara agar Uber daapt beroperasi dengan nyaman di Jakarta dengan memenuhi segala persyaratan administrasi, yakni harus berbadan hukum, memiliki NPWP, menguasai minimal lima kendaraan, memiliki pul atau bekerja sama dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) resmi, dan melalui uji KIR.

"Sebelum berbadan hukum, membayar pajak, lolos uji kir, mobil jangan dioperasikan dulu. Ini kan enggak, mereka curi start. Sampai sekarang belum ada badan hukum dan belum bayar pajak," kata Andri.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun mengusulkan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan melalui Uber Taksi dan Grab Car kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Beberapa pelanggaran disampaikan Jonan dalam surat rekomendasi tersebut. Contohnya adalah pelanggaran Pasal 138 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum; Pasal 139 (4) yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan hukum lain sesuai perundang-undangan; serta Pasal 173 (1) yang menyatakan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Menanggapi hal itu, Rudiantara masih perlu mengkaji pemblokiran aplikasi tersebut. Sebab, proses pemblokiran aplikasi membutuhkan waktu lama. (Baca: Untung dan Rugi Keberadaan Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Metro Bekasi Tangkap Pria Beratribut Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bantargebang

Polres Metro Bekasi Tangkap Pria Beratribut Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bantargebang

Megapolitan
Saat Anies Menang Adu Layangan dengan Juara Dunia Koh Akiat

Saat Anies Menang Adu Layangan dengan Juara Dunia Koh Akiat

Megapolitan
Hilang Kendali hingga Tabrak Pembatas Jalan, Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor Meninggal di Pondok Indah

Hilang Kendali hingga Tabrak Pembatas Jalan, Pengemudi dan Penumpang Sepeda Motor Meninggal di Pondok Indah

Megapolitan
Berharap Tak Diusir, Keluarga Bayi yang Sempat Dibuang Ditawari Pindah ke Rusun Lain

Berharap Tak Diusir, Keluarga Bayi yang Sempat Dibuang Ditawari Pindah ke Rusun Lain

Megapolitan
Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Satu Keluarga Diusir dari Rusun di Jatinegara karena Desakan Tetangga

Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Satu Keluarga Diusir dari Rusun di Jatinegara karena Desakan Tetangga

Megapolitan
Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Keluarga Berharap Tak Diusir dari Rusun Jatinegara

Rawat Bayi yang Sempat Dibuang, Keluarga Berharap Tak Diusir dari Rusun Jatinegara

Megapolitan
Belum Dibuka hingga Awal Juli, Penutupan Sementara Tebet Eco Park untuk Perbaikan Diperpanjang

Belum Dibuka hingga Awal Juli, Penutupan Sementara Tebet Eco Park untuk Perbaikan Diperpanjang

Megapolitan
WALHI: Pemadaman Lampu Satu Jam Kurang Efektif Atasi Jejak Karbon

WALHI: Pemadaman Lampu Satu Jam Kurang Efektif Atasi Jejak Karbon

Megapolitan
Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

Ada Helipad di Kepulauan Seribu, Dituding Ilegal hingga Bantahan Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 113 Kasus di Tangsel, 324 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Juli: Tambah 113 Kasus di Tangsel, 324 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Tony Q Rastafara, Ini Harga Tiketnya

Jadwal Konser Jakarta Fair Ada Tony Q Rastafara, Ini Harga Tiketnya

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 435 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Kasus di Kota Tangerang, 435 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Puncak Monas Sudah Dibuka Kembali, Simak Jam Operasionalnya

Puncak Monas Sudah Dibuka Kembali, Simak Jam Operasionalnya

Megapolitan
Sekelompok Anak Muda Manfaatkan Terowongan Kendal untuk Syuting Video Promosi Kafe

Sekelompok Anak Muda Manfaatkan Terowongan Kendal untuk Syuting Video Promosi Kafe

Megapolitan
Tarif Taksi per Km 2022: GoCar, GrabCar, Blue Bird, Express, Maxim

Tarif Taksi per Km 2022: GoCar, GrabCar, Blue Bird, Express, Maxim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.