Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2016, 10:27 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan wacana penambahan syarat dukungan KTP untuk calon independen.

Basuki menyebut wacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai peringatan kepada relawan pendukungnya, Teman Ahok, untuk bekerja lebih keras.

"Saya belum ketemu mereka. Paling sekarang mereka lagi kerja pontang-panting saja ya," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (16/3/2016).

Basuki akan mengikuti revisi tersebut jika telah disahkan menjadi undang-undang. Sebab, DPR RI dan pemerintah berhak merevisi undang-undang.

Komisi II DPR RI berwacana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni mengubah syarat bagi calon independen menjadi 10-15 persen atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat untuk menjadi calon independen adalah 6,5-10 persen dari jumlah DPT pemilu sebelumnya.

"Kami ikut saja. Saya sih enggak terlalu mempermasalahkan itu," ujar Basuki. (Baca: Jurus Baru "Menjegal" Ahok)

Wacana ini diajukan karena persyaratan calon independen dianggap tidak seimbang dengan beratnya syarat calon yang diusung partai politik, yakni mendapatkan minimal 20 persen kursi di DPRD.

Jika pengumpulan syarat berdasarkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, calon independen hanya perlu mengumpulkan sekitar 532.000 KTP untuk dapat bersaing dalam Pilkada DKI 2017.

Adapun saat ini Teman Ahok sudah mengumpulkan sebanyak 784.977 fotokopi KTP. Mereka menargetkan pengumpulan hingga satu juta fotokopi KTP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Oknum Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Ditangkap Cepat, tapi Keluarga Korban Tak Diberitahu

Megapolitan
Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi 'Dine-In'

Ribut Pelanggan Parkir Liar Depan Rumah Warga, Kedai Bakmi Kwitang Batasi "Dine-In"

Megapolitan
Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Duduk Perkara Fortuner Berpelat Polri Tabrak Pemotor di Rawamangun: Sopir Terobos Lampu Merah, Pemotor 'Ngebut'

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Polisi Tunggu Hasil Pemeriksaan Perempuan yang Ditemukan Tewas di Penjaringan

Megapolitan
Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Blunder Pembangunan JIS, Sengaja Minim Lahan Parkir tapi Layanan Transportasi Umum Terbatas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Naik 'Skywalk' Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online'

[POPULER JABODETABEK] Naik "Skywalk" Kebayoran Lama Kini Digratiskan | Identitas Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online"

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Minyak Goreng Bersubsidi MinyaKita Langka di Pasaran, Ternyata Ditimbun Sejak Desember

Megapolitan
Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Hore! Ojol di Jakarta Diputuskan Tak Perlu Bayar ERP Setelah Gelombang Protes Massa

Megapolitan
Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau 'U-turn' yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Siap-siap, 27 Titik Putaran Balik atau "U-turn" yang Jadi Biang Kerok Kemacetan Ibu Kota Bakal Ditutup Mulai Juni 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Kereta Terakhir dari Jakarta Kota ke Tanjung Priok 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Kereta Terakhir dari Tanjung Priok ke Jakarta Kota 2023

Megapolitan
Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Rute Transjabodetabek B11 Summarecon Bekasi-Pancoran

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Perempuan Ditemukan Tewas di Penjaringan, Ada Sepucuk Pistol di Dekatnya

Megapolitan
Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Perseteruan Warga Kwitang dengan Juru Parkir Kedai Bakmi soal Parkir Sembarangan Berakhir Damai

Megapolitan
Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Dorong Anak-anak di Lapas Gali Potensi Diri, Pemkot Tangerang: Untuk Rencanakan Langkah setelah Bebas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.