Lulung Setuju Syarat Calon Independen Diperberat

Kompas.com - 16/03/2016, 20:15 WIB
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAbraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyetujui wacana Komisi II DPR RI untuk memperberat syarat dukungan bagi calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Lulung, wacana memperberat syarat dukungan calon independen itu masuk akal. Ia merasa rencana itu tidak dimaksudkan untuk menjegal petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang maju lewat jalur independen.

"Saya pikir (rencana) ini pemikiran obyektif kok. Bukan untuk menggagalkan Ahok," ujar Lulung di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Rabu (16/3/2016).

Lulung mengatakan, jika disetarakan, syarat dukungan yang dimiliki partai politik agar bisa mengusung Ahok adalah 15 persen dari jumlah pemilih tetap.

Jumlah tersebut setara dengan perolehan 22 kursi di DPRD DKI.

Sementara itu, syarat dukungan untuk calon independen adalah 7,5 persen dari jumlah pemilih tetap. Jika jumlah tersebut dikalkulasikan di bangku DPRD, maka hanya setara dengan sekitar 10 kursi.

"Si calon independen enak saja dong dengan suara 10 kursi sudah bisa melenggang, sedangkan kita harus 22 kursi," ujar Lulung.

Komisi II DPR RI mewacanakan menaikkan syarat bagi calon independen yang semula 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya menjadi maksimal 15-20 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Pemberatan syarat itu akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Dishub Jakarta Sediakan 200 Unit Bike Sharing di 9 Lokasi Ini

Megapolitan
Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Viral Video Tawuran di Johar Baru Kamis Pagi Tadi, Polisi Sebut Hoaks

Megapolitan
Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Langgar Isolasi Mandiri, Keluarga di Duri Kepa Ini Juga Tolak Saat Dipindahkan ke RS Darurat Covid-19

Megapolitan
Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Tangkal Covid-19, 11 Wilayah Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Terapkan Kampung Jawara

Megapolitan
Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Live Music Dilarang, Musisi Kafe Diminta Tampilkan Pertunjukan dalam Bentuk Rekaman

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Polisi Tangkap 2 Pria Pengguna Ganja di Sekitar Taman Ismail Marzuki

Megapolitan
Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Kondisi Tertusuk, Pengemudi Ojek Lawan Pencuri Saat Motornya Dirampas

Megapolitan
Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Tak Lulus Uji Emisi, Kendaraan ASN di Jakut Tak Boleh Parkir di Kantor Wali Kota

Megapolitan
Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Ojek Pangkalan Ditusuk Penumpang dan Motor Nyaris Dirampas

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Kadishub DKI Jakarta Sebut Pemeriksaan SIKM Masih Dilakukan di 12 Titik

Megapolitan
Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X