Lulung Setuju Syarat Calon Independen Diperberat

Kompas.com - 16/03/2016, 20:15 WIB
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAbraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyetujui wacana Komisi II DPR RI untuk memperberat syarat dukungan bagi calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Lulung, wacana memperberat syarat dukungan calon independen itu masuk akal. Ia merasa rencana itu tidak dimaksudkan untuk menjegal petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang maju lewat jalur independen.

"Saya pikir (rencana) ini pemikiran obyektif kok. Bukan untuk menggagalkan Ahok," ujar Lulung di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Rabu (16/3/2016).

Lulung mengatakan, jika disetarakan, syarat dukungan yang dimiliki partai politik agar bisa mengusung Ahok adalah 15 persen dari jumlah pemilih tetap.


Jumlah tersebut setara dengan perolehan 22 kursi di DPRD DKI.

Sementara itu, syarat dukungan untuk calon independen adalah 7,5 persen dari jumlah pemilih tetap. Jika jumlah tersebut dikalkulasikan di bangku DPRD, maka hanya setara dengan sekitar 10 kursi.

"Si calon independen enak saja dong dengan suara 10 kursi sudah bisa melenggang, sedangkan kita harus 22 kursi," ujar Lulung.

Komisi II DPR RI mewacanakan menaikkan syarat bagi calon independen yang semula 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya menjadi maksimal 15-20 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Pemberatan syarat itu akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X