Lulung Setuju Syarat Calon Independen Diperberat

Kompas.com - 16/03/2016, 20:15 WIB
Abraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOAbraham Lunggana alias Lulung usai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/6/2015). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyetujui wacana Komisi II DPR RI untuk memperberat syarat dukungan bagi calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Lulung, wacana memperberat syarat dukungan calon independen itu masuk akal. Ia merasa rencana itu tidak dimaksudkan untuk menjegal petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang maju lewat jalur independen.

"Saya pikir (rencana) ini pemikiran obyektif kok. Bukan untuk menggagalkan Ahok," ujar Lulung di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya, Rabu (16/3/2016).

Lulung mengatakan, jika disetarakan, syarat dukungan yang dimiliki partai politik agar bisa mengusung Ahok adalah 15 persen dari jumlah pemilih tetap.

Jumlah tersebut setara dengan perolehan 22 kursi di DPRD DKI.

Sementara itu, syarat dukungan untuk calon independen adalah 7,5 persen dari jumlah pemilih tetap. Jika jumlah tersebut dikalkulasikan di bangku DPRD, maka hanya setara dengan sekitar 10 kursi.

"Si calon independen enak saja dong dengan suara 10 kursi sudah bisa melenggang, sedangkan kita harus 22 kursi," ujar Lulung.

Komisi II DPR RI mewacanakan menaikkan syarat bagi calon independen yang semula 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada pemilu sebelumnya menjadi maksimal 15-20 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Pemberatan syarat itu akan dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Rabu Malam, Mayoritas Jakarta dan Tangerang Diprakirakan Hujan

BMKG: Rabu Malam, Mayoritas Jakarta dan Tangerang Diprakirakan Hujan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran hingga 14 April 2020

Pemkot Bekasi Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran hingga 14 April 2020

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Pemuda yang Kerap Tawuran di Tambora, 2 Positif Narkoba

Polisi Tangkap 8 Pemuda yang Kerap Tawuran di Tambora, 2 Positif Narkoba

Megapolitan
Polisi Tangkap Pengedar Sabu 2,8 Gram di Tambora

Polisi Tangkap Pengedar Sabu 2,8 Gram di Tambora

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembuat Akun Facebook Palsu yang Catut Foto Selebgram Alodya Desi

Polisi Tangkap Pembuat Akun Facebook Palsu yang Catut Foto Selebgram Alodya Desi

Megapolitan
Tak Perlu Keluar Rumah, Warga DKI Kini Bisa Belanja di Pasar Secara jarak Jauh

Tak Perlu Keluar Rumah, Warga DKI Kini Bisa Belanja di Pasar Secara jarak Jauh

Megapolitan
Jemaah Masjid Jami Urung Pulang ke Medan karena Jalani Masa Isolasi

Jemaah Masjid Jami Urung Pulang ke Medan karena Jalani Masa Isolasi

Megapolitan
Lakukan Rapid Test, 18 Orang di Kota Tangerang Dinyatakan Positif Covid-19

Lakukan Rapid Test, 18 Orang di Kota Tangerang Dinyatakan Positif Covid-19

Megapolitan
Penumpang MRT Jakarta Turun hingga 8.325 akibat Corona, Biasanya 100.000

Penumpang MRT Jakarta Turun hingga 8.325 akibat Corona, Biasanya 100.000

Megapolitan
Pemkot Batasi Transportasi Umum ke Bekasi, Damri Tak Lagi Beroperasional

Pemkot Batasi Transportasi Umum ke Bekasi, Damri Tak Lagi Beroperasional

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Tangsel : 34 Positif, 6 Orang Meninggal, dan 2 Sembuh

[UPDATE] Covid-19 di Tangsel : 34 Positif, 6 Orang Meninggal, dan 2 Sembuh

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Pramuka Tutup Dua Hari

Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Pramuka Tutup Dua Hari

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pakai Drone untuk Semprotkan Disinfektan ke Jalan Protokol dan Stadion

Pemkot Bekasi Pakai Drone untuk Semprotkan Disinfektan ke Jalan Protokol dan Stadion

Megapolitan
Pilkada 2020 Ditunda, KPU Depok Klaim Sudah Siap 100 Persen Gelar Pemungutan Suara

Pilkada 2020 Ditunda, KPU Depok Klaim Sudah Siap 100 Persen Gelar Pemungutan Suara

Megapolitan
Kecelakaan Dalam Tol di Tanjung Duren, Satu Mobil Terbakar

Kecelakaan Dalam Tol di Tanjung Duren, Satu Mobil Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X