Kompas.com - 23/03/2016, 08:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai rapat paripurna di DPRD DKI, Sabtu (19/12/2015).
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan aset atau lahan DKI yang disewa oleh pihak swasta semakin melebar. Masalah ini pun membawa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saling sindir di media.

Mereka membela kepentingannya masing-masing. Ahok membela relawan pendukungnya, "Teman Ahok" yang menggunakan aset Pemprov DKI di Kompleks Graha Pejaten sebagai sekretariat mereka.

Di sisi lain, Djarot membela partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disebut juga menggunakan aset negara sebagai kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Bagaimana Gubernur itu Wakil Gubernur itu bisa "berbalas pantun" di media?

Hal ini berawal dari terungkapnya Sekretariat "Teman Ahok" yang berada di atas lahan DKI. Lahan itu dikerjasamakan dengan BUMD, PT Sarana Jaya dan dikerjasamakan lagi dengan pihak swasta lainnya. Lahan yang ditempati merupakan pinjaman dari konsultan publik Cyrus Network, Hasan Nasbi.

Djarot pun mengimbau "Teman Ahok" menempati tempat lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu terkait pemerintahan di DKI Jakarta.

"Saran saya, sebaiknya (Teman Ahok) cari (tempat) yang lain yang lebih netral, jangan dipakai untuk politik, tetapi secara aturan boleh. Kenapa sih, memang enggak ada yang lain?" kata Djarot, Senin (21/3/2016) lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ahok pun langsung bereaksi mendengar saran Djarot tersebut. Ia pun menyinggung banyaknya partai politik yang menyewa lahan milik Pemprov DKI. Termasuk partai tempat Djarot bernaung, PDI-P.

"Kalau Pak Djarot merasa ini etika yang dilanggar, kalau gitu Pak Djarot suruh kantor PAC PDI-P pindah dulu, dong, kalau soal etika. Etika kan soal perasaan kan. Kalau aturan, enggak ada yang dilanggar," ujar Ahok.

Bahkan Juru bicara "Teman Ahok", Singgih Widiyastono, mengatakan, saran Djarot tersebut bertujuan menghambat kinerja relawan yang sedang giat-giatnya mengumpulkan data KTP agar Ahok ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

Tak hanya itu, ia menyebut saran yang dilontarkan Djarot merupakan bentuk kecemburuannya karena tidak dipilih untuk menjadi calon wakil gubernur pendamping Ahok pada Pilkada DKI 2017.

"Sebenarnya, Ahok mau Djarot tetap jadi wakilnya, tetapi dia lebih pilih independen, makanya tidak bisa bareng sama beliau lagi. Mungkin Pak Djarot cemburu, tadinya dia mau jadi wakil, tetapi Pak Ahok mintanya dia jadi independen, apalagi dong masalahnya kalau tidak cemburu," kata Singgih.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.