Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Akan Deklarasi Dukung terhadap Ahok, PKB Kapan Menyusul?

Kompas.com - 24/03/2016, 14:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah mengatakan, dia telah mendapat dukungan dari tiga partai politik di luar Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungannya.

Ahok menyebut partai politik itu adalah Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah perkataan Ahok, Partai Hanura mulai menunjukan sinyal kuat untuk mendukung pria asal Belitung itu. Pekan ini, Partai Hanura memutukan untuk deklarasikan dukungannya kepada Ahok.

Lalu bagaimana dengan partai lain yang awalnya disebut akan Mendukung Ahok? Ketua DPD PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, partainya tidak seperti Partai Hanura yang bisa memutuskan langsung.

"Kalau Hanura deklarasi ya bagus dong. Tapi untuk PKB sih masih nunggu penjaringanlah. Penjaringannya juga masih lama," ujar Hasbiallah di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (24/3/2016).

Hasbiallah mengatakan di internal PKB, keputusan pengurus pusat sangat menentukan. Apapun langkah yang dipilih pengurus tingkat provinsi (DPD), tetap DPP (Dewan Pengurus Pusat) yang menentukan kebijakan.

"Tinggal DPP bagaimana memutuskannya. Saya sih hanya menjalankan saja," ujar Hasbiallah.

Hasbiallah sendiri tidak menampik bahwa Ahok memang masuk penjaringan PKB. Bahkan, dukungan untuk Ahok sangat kuat dan bersaing ketat dengan musisi Ahmad Dhani. Ia mengungkapkan bahwa di tingkat pengurus anak cabang (PAC) atau kecamatan, nama Ahok sangat kuat untuk diminta kembali menjabat sebagai gubernur.

"Bukan kuat lagi. Tapi sangat kuat," kata Hasbiallah.

Hasbiallah mengatakan dua nama itulah yang akan diperhitungkan PKB.

"Kami masih penjaringan. Tapi di PAC (pengurus anak cabang) itu banyak yang menginginkan Ahok dan Ahmad Dhani," kata Hasbiallah.

Ia mengatakan, partainya belum memutuskan siapa yang akan didukung PKB. Proses penjaringan akan dilakukan melalui PAC.

"Penjaringannya tingkat kecamatan, kota baru wilayah. Dari DPW terus kyai-kyai gimana, nanti diajukan ke DPP," kata Hasbiallah.

PKB  punya 6 kursi di DPRD DKI Jakarta. Jika ingin mengusung seorang calon, PKB harus berkoalisi dengan partai lain karena seorang calon harus diusung oleh minimal 22 anggota DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com