Kadishub DKI Nilai Demo Sopir Taksi Jadi Anarkistis karena Kemenkominfo

Kompas.com - 26/03/2016, 10:56 WIB
Unjuk rasa sopir taksi depan Istana Negara, Selasa (22/3/2016). Nibras Nada NailufarUnjuk rasa sopir taksi depan Istana Negara, Selasa (22/3/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyayangkan tidak adanya tindak lanjut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi online.

Menurut Andri, dia sudah bersurat ke Kemenkominfo untuk memblokir sementara aplikasi dari perusahaan terkait sejak September 2014, dengan maksud mendorong perusahaan menyelesaikan izin, untuk kemudian beroperasi lagi.

"Kami sudah layangkan surat jauh sebelum Kemenhub, ke Kemenkominfo, September 2014, untuk blokir (aplikasi). Pemblokiran itu sifatnya sementara. Kalau seumpama tahun 2014 surat pemblokiran kami dikabulkan, saya sangat yakin seyakin-yakinnya, 2016 ini tidak terjadi (demo anarkistis) seperti ini," kata Andri dalam diskusi program Polemik Sindo Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016) pagi.

Andri menjelaskan, kehadiran perusahaan penyedia jasa transportasi online sudah disadari oleh para pengemudi angkutan umum sejak awal tahun 2014. Sebelum Dishubtrans DKI Jakarta mengajukan surat ke Kemenkominfo, pihak Organda DKI Jakarta juga sudah mempermasalahkan kehadiran perusahaan seperti Uber dan Grab ke pihak Dishubtrans DKI Jakarta.

Menanggapi berbagai keluhan dari pengemudi angkutan umum, Andri pun meminta agar Kemenkominfo memblokir sementara aplikasi penyedia jasa transportasi online agar perusahaan bisa mengurus izin.

Izin yang diurus adalah terkait kelegalan angkutan umum yang digunakan untuk jasa transportasi online tersebut. (Baca: Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Operator Taksi dalam Unjuk Rasa Anarkistis )

"Uber dan Grab kita sama-sama tahu perusahaan aplikasi, resmi, sudah punya izin. Namun, saat mengoperasikan angkutan yang dijadikan untuk angkutan umum atau sewa, dia bekerja sama dengan perusahaan atau badan usaha yang belum resmi. Kita tegas katakan itu ilegal," tutur Andri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga belakangan ini pun, Andri mengungkapkan, belum ada respons atau tanggapan dari Kemenkominfo terkait surat tersebut. Sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkistis beberapa hari kemarin, barulah pemerintah melalui kementerian terkait, berupaya untuk mengurus hal itu.

Dari hasil pertemuan pihak Kemenhub, Kemenkominfo, Organda, dan perusahaan penyedia jasa transportasi online, didapati kesepakatan perusahaan seperti Uber dan Grab diberi waktu dua bulan mengurus izin mereka. Dalam rentang waktu yang ditentukan untuk mengurus izin, Uber dan Grab diperbolehkan beroperasi namun tidak diizinkan menambah armada mereka.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Indomaret di Bantargebang Dibobol Maling, Uang Ratusan Juta Rupiah di ATM Raib

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Anies Keluarkan Kepgub, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Megapolitan
Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Anies Terbitkan Seruan Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok

Megapolitan
Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Disebut Capai 158.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Rizieq Akan Divonis Kamis Pekan Depan, Kuasa Hukum Berharap Kliennya Dibebaskan Murni

Megapolitan
UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

UPDATE 17 Juni: Bertambah 22 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 11.821

Megapolitan
Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Kejari Periksa 5 Pengurus KONI Tangsel, Telusuri Aliran Dana Hibah yang Dikorupsi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Kasus Covid-19 Melonjak, Stok Plasma Konvalesen PMI Kota Tangerang Habis

Megapolitan
24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

24 Juni, Rizieq Shihab Akan Divonis Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Anies Targetkan 7,5 Juta Warga Jakarta Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Akhir Agustus 2021

Megapolitan
Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Tidak Lolos PPDB Jakarta? Jangan Khawatir, Masih Ada Tahap Kedua

Megapolitan
24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

24 Preman Pemeras Perusahaan Angkutan Barang di Tanjung Priok Tes Swab, Satu Reaktif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Keterisian Tempat Tidur di RSPI Sulianti Saroso Capai 86 Persen

Megapolitan
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Perlindungan Sosial Dinsos Kota Tangerang Dijadikan RIT

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Wali Kota Tangsel: Kemungkinan PTM Terbatas di Sekolah Belum Bisa Kami Laksanakan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X