"Uber dan Grab Car Itu Ilegal, Saya Mohon Pemerintah Jangan Kalah pada Asing"

Kompas.com - 26/03/2016, 12:42 WIB
Selain bersaing dengan sesama perusahaan taksi, mereka kini juga bersaing dengan angkutan umum berbasis aplikasi. Pengemudi jasa mobil lewat aplikasi Uber mengantar penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/2/2016). Kompas/AGUS SUSANTOSelain bersaing dengan sesama perusahaan taksi, mereka kini juga bersaing dengan angkutan umum berbasis aplikasi. Pengemudi jasa mobil lewat aplikasi Uber mengantar penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/2/2016).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok pengemudi angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) mengaku akan kembali berunjuk rasa jika tarif Uber dan Grab Car tidak setara dengan tarif angkutan pelat kuning.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PPAD Juni Prayitno kepada Kompas.com usai diskusi Polemik Sindo Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016) pagi.

"Maksudnya apa sewa-sewa ini, jangan bikin akal-akalanlah. Angkutan sewa juga tidak pas itu, mereka ngangkut penumpang juga. Angkutan umum yang sudah masif dan terstruktur, harusnya mereka berbadan hukum. Untuk sewa, tarifnya tidak diatur. Akhirnya ada ketidaksetaraan. Pastinya bisa ada (demo) lagi," kata Juni.

Kata sewa yang dimaksud Juni adalah soal pengajuan izin Uber dan Grab Car yang tengah diurus dalam kurun waktu dua bulan, seperti yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan.

Kedua perusahaan penyedia jasa transportasi online itu mengajukan izin jenis angkutan sewa. Dengan izin itu, dapat dipastikan tarif Uber dan Grab Car tidak akan dihitung seperti tarif taksi pada umumnya.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, tarif untuk angkutan sewa bergantung pada kesepakatan antara pengemudi dan penumpang sehingga tarif Uber dan Grab Car nantinya bisa saja tetap lebih murah dari tarif taksi pelat kuning. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh PPAD dan dianggap sebagai persaingan yang tidak sehat.

"Kenapa sih negara harus mengikuti mereka? Negara jangan tunduk dengan mereka. Mereka yang harus tunduk pada negara. Mereka ilegal dan liar. Saya mohon kepada pemerintah, jangan kalah pada kepentingan asing. Ini perusahaan asing," tutur Juni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Soal tarif Uber dan Grab Car nantinya belum dijelaskan lebih lanjut. Adapun perizinan yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah soal standar angkutan atau kendaraan yang digunakan dan standar yang ditetapkan pada pengemudi, seperti memastikan punya SIM A umum, dan sebagainya. Batas waktu bagi keduanya untuk menyelesaikan perizinan itu adalah 31 Mei 2016.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Ketua Pengusaha Warteg: Kebijakan Makan 20 Menit Tak Tepat, Menu Kami Kan Bervariasi...

Megapolitan
Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Ada Aduan Pungli Bansos Kemensos, Ombudsman Minta Pemkot Tangerang Ikut Pantau Penyalurannya

Megapolitan
Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Efek Pandemi Covid-19, Banyak Pengusaha Warteg Pulang Kampung ke Tegal dan Brebes

Megapolitan
Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Sejak Awal Pandemi, Ada 13.912 Anak Terpapar Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadane

Megapolitan
Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Pengendara Moge Tabrak Pemotor Honda Beat hingga Tewas, Polisi: Itu Konvoi, Mereka Sunmori...

Megapolitan
Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Anies: Alasan Tidak Bisa Vaksin di Jakarta Sulit Diterima, Anda Bisa Akses di Mana Saja

Megapolitan
BIN Gelar Vaksinasi di Pesantren Tangsel, 2.500 Santri Terima Vaksin Covid-19

BIN Gelar Vaksinasi di Pesantren Tangsel, 2.500 Santri Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
RSUD Kabupaten Bekasi Mulai Buka Perawatan untuk Pasien Non-Covid-19

RSUD Kabupaten Bekasi Mulai Buka Perawatan untuk Pasien Non-Covid-19

Megapolitan
Anies Sebut Warga yang Sudah Vaksinasi Dua Kali Bisa Bebas Kemana Saja

Anies Sebut Warga yang Sudah Vaksinasi Dua Kali Bisa Bebas Kemana Saja

Megapolitan
Polisi Terima 23 Aduan Pungli Bansos di Kota Tangerang

Polisi Terima 23 Aduan Pungli Bansos di Kota Tangerang

Megapolitan
Puluhan Kios dan Lapak Rongsokan Terbakar di Bekasi Timur

Puluhan Kios dan Lapak Rongsokan Terbakar di Bekasi Timur

Megapolitan
Moge Kawasaki ER-6N Tabrak Motor di Bintaro, Pengendara Beat Tewas di Tempat

Moge Kawasaki ER-6N Tabrak Motor di Bintaro, Pengendara Beat Tewas di Tempat

Megapolitan
Motor Kurir Dicuri, Paket Senilai Rp2,7 Juta Juga Raib Digondol Maling

Motor Kurir Dicuri, Paket Senilai Rp2,7 Juta Juga Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X