Penyelesaian Pengurusan Izin Uber dan Grab Car Sudah 75 Persen

Kompas.com - 26/03/2016, 16:38 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016). Kompas.com/Alsadad RudiKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pengurusan izin legalitas Uber dan Grab Car sebagai angkutan resmi sudah lebih dari setengah jalan.

Dalam hitungan persentase, Andri menyebutkan, proses tersebut sudah rampung 70 hingga 75 persen.

"Sebenarnya, sebelum diberi waktu dua bulan untuk mengurus izin, Uber dan Grab Car sudah melangkah lebih dulu sejak bulan Desember 2015. Melangkah dalam arti sudah mengurus beberapa poin dalam perizinan yang harus mereka penuhi supaya bisa beroperasi sebagai angkutan umum legal," kata Andri dalam diskusi di program Polemik Sindo Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Adapun unsur perizinan yang diurus mencakup izin badan usaha pihak mitra yang bekerja sama dengan Uber dan Grab selaku perusahaan penyedia jasa transportasi online, izin pengemudi yang mewajibkan memegang SIM A umum, uji KIR.

(Baca: Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar)

Selain itu, perizinan untuk pool angkutan atau kendaraan yang digunakan, izin kelaikan kendaraan melalui kerja sama dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) resmi, domisili badan usaha, dan izin pajak badan usaha melingkupi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Setelah semua perizinan itu diselesaikan, akan diatur soal tarif yang dikenakan. Pihak Uber dan Grab Car mengajukan perizinan sebagai angkutan sewa, sehingga mekanisme tarifnya tidak dijalankan dengan sistem tarif pada taksi pelat kuning pada umumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara sederhana, cara menentukan tarif untuk izin angkutan sewa adalah berdasar pada kesepakatan antara produsen dan konsumennya.

(Baca: Menkominfo: Dua Bulan Taksi "Online" Tak Penuhi Syarat Jadi Angkutan Umum, Kami Tutup)

"Kalau taksi kan harus argometer, kalau angkutan sewa, tidak perlu. Misalnya, kita nyewain (mobil) rental, ada yang Rp 400.000 sehari, satu lagi Rp 425.000, boleh enggak? Boleh. Yang dituntut itu kesetaraan regulasi, dari yang tadinya tidak resmi jadi resmi, di situlah persaingan sehat," tutur Andri.

Menurut Andri, proses yang sedang dijalani saat ini dari rangkaian perizinan yang diurus Uber dan Grab Car adalah verifikasi terhadap dokumen izin yang diajukan.

Andri memprediksi, proses ini akan selesai sebelum tenggat waktu dua bulan dari yang diberikan pemerintah sebelumnya, yakni 31 Mei 2016.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Megapolitan
Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Megapolitan
Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Megapolitan
Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

Megapolitan
Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

Megapolitan
Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

Megapolitan
Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

Megapolitan
Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Megapolitan
330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

Megapolitan
Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.