Kompas.com - 26/03/2016, 16:38 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016). Kompas.com/Alsadad RudiKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Senin (14/3/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, pengurusan izin legalitas Uber dan Grab Car sebagai angkutan resmi sudah lebih dari setengah jalan.

Dalam hitungan persentase, Andri menyebutkan, proses tersebut sudah rampung 70 hingga 75 persen.

"Sebenarnya, sebelum diberi waktu dua bulan untuk mengurus izin, Uber dan Grab Car sudah melangkah lebih dulu sejak bulan Desember 2015. Melangkah dalam arti sudah mengurus beberapa poin dalam perizinan yang harus mereka penuhi supaya bisa beroperasi sebagai angkutan umum legal," kata Andri dalam diskusi di program Polemik Sindo Trijaya FM, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

Adapun unsur perizinan yang diurus mencakup izin badan usaha pihak mitra yang bekerja sama dengan Uber dan Grab selaku perusahaan penyedia jasa transportasi online, izin pengemudi yang mewajibkan memegang SIM A umum, uji KIR.

(Baca: Ini Keputusan Pemerintah soal Taksi Uber dan GrabCar)

Selain itu, perizinan untuk pool angkutan atau kendaraan yang digunakan, izin kelaikan kendaraan melalui kerja sama dengan agen tunggal pemegang merek (ATPM) resmi, domisili badan usaha, dan izin pajak badan usaha melingkupi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Setelah semua perizinan itu diselesaikan, akan diatur soal tarif yang dikenakan. Pihak Uber dan Grab Car mengajukan perizinan sebagai angkutan sewa, sehingga mekanisme tarifnya tidak dijalankan dengan sistem tarif pada taksi pelat kuning pada umumnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara sederhana, cara menentukan tarif untuk izin angkutan sewa adalah berdasar pada kesepakatan antara produsen dan konsumennya.

(Baca: Menkominfo: Dua Bulan Taksi "Online" Tak Penuhi Syarat Jadi Angkutan Umum, Kami Tutup)

"Kalau taksi kan harus argometer, kalau angkutan sewa, tidak perlu. Misalnya, kita nyewain (mobil) rental, ada yang Rp 400.000 sehari, satu lagi Rp 425.000, boleh enggak? Boleh. Yang dituntut itu kesetaraan regulasi, dari yang tadinya tidak resmi jadi resmi, di situlah persaingan sehat," tutur Andri.

Menurut Andri, proses yang sedang dijalani saat ini dari rangkaian perizinan yang diurus Uber dan Grab Car adalah verifikasi terhadap dokumen izin yang diajukan.

Andri memprediksi, proses ini akan selesai sebelum tenggat waktu dua bulan dari yang diberikan pemerintah sebelumnya, yakni 31 Mei 2016.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 12 Juni: 2.455 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Ditangkap Polisi, Ini Peran Supervisor Operator Crane dalam Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Ratusan Korban Banjir Kompleks Polisi Udara Mengungsi, Butuh Popok dan Obat-obatan

Megapolitan
Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Kompleks Polisi Udara Pondok Cabe Terkena Banjir Imbas Turap Longsor di Ciputat

Megapolitan
Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Nama Anaknya Menghilang dan Digantikan Orang Lain di PPDB Jakarta Jalur Prestasi, Orangtua Ini Kecewa

Megapolitan
Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Jadi Koordinator Pungli, Supervisor Operator Crane di Tanjung Priok Ditangkap

Megapolitan
Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Sopir Mengeluh Bongkar Muat Terhambat karena Pungli, Polisi Koordinasi dengan Pelindo

Megapolitan
Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Update 12 Juni: 11.559.138 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 20.044.187 Dosis Pertama

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Sopir Bus Transjakarta Akan Diuji Kompetensi Tiap Tahun

Megapolitan
Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Ada Perbaikan Pipa Palyja, Pasokan Air di Jaksel Terganggu Mulai Sabtu Sore

Megapolitan
Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Korban Turap Longsor di Ciputat Berharap Pemkot Tangsel Perbaiki Rumahnya

Megapolitan
Transjakarta Akan Adopsi Sistem Keselamatan Maskapai Penerbangan

Transjakarta Akan Adopsi Sistem Keselamatan Maskapai Penerbangan

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X