Koperasi Uber: "Didominasi Merk Tertentu, Rezim Pangkalan Taksi Perlu Dihilangkan"

Kompas.com - 26/03/2016, 19:08 WIB
Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972. Kompas/Pat Hendranto Taksi memiliki sejarah panjang di Jakarta. Akar persoalannya terletak pada kurangnya jumlah bus yang melayani penduduk Jakarta. Peresmian pengoperasian taksi sering menjadi acara seremonial, misalnya saat sekitar 1,5 jam pidato empat pejabat yang ikut menandai pengoperasian 125 taksi di Jakarta, termasuk Gubernur Ali Sadikin di Balai Kota Jakarta. Foto diambil pada 21 Februari 1972.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem pangkalan taksi yang sudah lama dijalankan dianggap sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat.

Hal itu diungkapkan oleh pihak Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama selaku kumpulan pemilik kendaraan dan pengemudi mobil Uber di Indonesia dalam diskusi program Polemik Sindo Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2016).

"Untuk efisiensi juga, rezim pangkalan harus dihapus, diganti dengan first in first out," kata Sekretaris Jenderal Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama Musa Emyus.

Musa mencontohkan, di beberapa kota besar di luar negeri, sistem yang dipakai adalah sistem first in first out.

Sistem ini memungkinkan semua armada taksi mendapatkan penumpangnya di tempat-tempat ramai yang memang diatur sebagai tempat taksi menunggu, seperti di kawasan mal maupun perkantoran.

(Baca: Kadin DKI: Pemerintah Lamban Merespons Kehadiran Transportasi "Online")

Sedangkan di Indonesia, Musa menilai, hanya ada beberapa taksi dari perusahaan tertentu yang mendominasi sebuah pangkalan.

Jika sudah ada beberapa jenis taksi tersebut, maka taksi lain tidak bisa mengangkut penumpang di sana. Hal inilah yang disebut Musa sebagai persaingan yang tidak sehat.

"Ini mal sama kantor-kantor juga enggak menyediakan untuk itu. Terus, sekarang, pangkalan dipatok sama taksi merek tertentu, itu kan (persaingan) enggak sehat," tutur Musa.

(Baca: Blue Bird dan Express Untung Besar, kenapa Sopirnya Masih Demo?)

Musa yang mengaku pernah menjadi sopir taksi meter di luar negeri melihat, dengan sistem first in first out, tidak ada monopoli taksi oleh satu atau dua merek saja.

Semua sopir taksi bisa mendapatkan bagiannya untuk mengangkut penumpang, sehingga tidak ada sopir yang menganggur atau kesulitan mencari penumpang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

Megapolitan
Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X