"Di Tempat Kerja Saya, yang Ber-KTP DKI Dipaksa Isi Formulir 'Teman Ahok'"

"Isunya klo yg ga mau isi formulir tsb, kelak klo yg jadi ahok lg bkal di deportasi dr jakarta kan lucu," ujar dia.

(Baca juga: Habiburokhman Terjun dari Monas jika "Teman Ahok" Capai 1 Juta KT).

Menanggapi informasi dari akun Twitter itu, penggagas Teman Ahok, Singgih Widyastono mengatakan bahwa sejak awal Teman Ahok tidak pernah melakukan pemaksaan dalam mengumpulkan KTP.

"Kalau dari Teman Ahok sendiri kita tidak pernah mewajibkan siapapun yang enggak dukung untuk harus dukung," ujar Singgih.

Ia berharap seluruh formulir KTP yang sudah masuk ke Teman Ahok merupakan formulir yang diisi dengan ikhlas.

Namun, gerakan pengumpulan KTP ini diakuinya semakin masif. Tidak jarang Teman Ahok mendapatkan kiriman puluhan bahkan ratusan formulir yang sudah terisi.

Teman Ahok juga tidak dapat mengonfirmasi satu per satu apakah benar dukungan tersebut diberikan dengan ikhlas.

"Memang di luar monitor kita. Kita kan enggak bisa mengawasi sampai ke perusahaannya. Misalnya harus diawasi mereka mengisi dipaksa atau tidak, kita enggak bisa sampai seperti itu," ujar Singgih.

"Harapannya sih tidak ada pemaksaan benar-benar dari pribadi masing-masing," tambah dia.

(Baca juga: Wiranto: Enam Organisasi Hanura Siap Bantu Kumpulkan KTP untuk Ahok!).

Juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan, sebenarnya Teman Ahok juga melakukan verifikasi secara acak terhadap formulir yang diterima.

Dari ratusan formulir, dipilih beberapa nama yang kemudian dihubungi untuk dipastikan dukungannya kepada Ahok dan Heru.

"Tapi ya enggak bisa ditelpon semua hanya beberapa saja dipilih secara acak," ujar Amalia.

Formulir dukungan yang disampaikan warga ini juga masih harus diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta.

Verifikasi KUPD DKI akan dilakukan setelah pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dibuka.