Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Di Tempat Kerja Saya, yang Ber-KTP DKI Dipaksa Isi Formulir 'Teman Ahok'"

Kompas.com - 28/03/2016, 06:26 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Senin (28/3/2016), kelompok relawan Teman Ahok berhasil mengumpulkan formulir KTP warga lebih dari 300.000.

Formulir ini merupakan syarat bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

(Baca juga: Heru Budi: Mudah-mudahan Tuhan Lindungi "Teman Ahok" ).

Sebelumnya, Teman Ahok telah mengumpulkan 700.000 lebih data KTP warga.

Namun, pengumpulan data KTP itu diulang karena formulirnya ketika itu belum mencantumkan nama bakal calon pendamping Basuki. 

Setelah dilakukan pengulangan dengan mencantumkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budihartono sebagai calon pendamping Basuki, Teman Ahok hingga kini berhasil mengumpulkan lebih dari 300.000 formulir dukungan warga.

Lantas, apakah semua dukungan tersebut ikhlas diberikan? Netizen pemilik akun Twitter @Nayay_yan, mengatakan bahwa ada arahan dari atasannya untuk mengisi formulir Teman Ahok. 

"Di tpat kerja sy yg ber ktp dki di paksa isi formulir ini, sy tolak dgn tegas" tulisnya di akun Twitter, Senin (14/3/2016).

Tampak foto formulir Teman Ahok disertakan dalam kicauan tersebut. 

Pemilik akun @Nayay_Yan mengatakan bahwa atasannya mengarahkan untuk mengisi formulir Teman Ahok melalui surat edaran.

Namun, dia belum berniat melapor karena menilai belum ada tekanan yang berarti dari bosnya. Pemilik akun juga tidak menyebut nama perusahaan tempat ia bekerja.

"Isunya klo yg ga mau isi formulir tsb, kelak klo yg jadi ahok lg bkal di deportasi dr jakarta kan lucu," ujar dia.

(Baca juga: Habiburokhman Terjun dari Monas jika "Teman Ahok" Capai 1 Juta KT).

Menanggapi informasi dari akun Twitter itu, penggagas Teman Ahok, Singgih Widyastono mengatakan bahwa sejak awal Teman Ahok tidak pernah melakukan pemaksaan dalam mengumpulkan KTP.

"Kalau dari Teman Ahok sendiri kita tidak pernah mewajibkan siapapun yang enggak dukung untuk harus dukung," ujar Singgih.

Ia berharap seluruh formulir KTP yang sudah masuk ke Teman Ahok merupakan formulir yang diisi dengan ikhlas.

Namun, gerakan pengumpulan KTP ini diakuinya semakin masif. Tidak jarang Teman Ahok mendapatkan kiriman puluhan bahkan ratusan formulir yang sudah terisi.

Teman Ahok juga tidak dapat mengonfirmasi satu per satu apakah benar dukungan tersebut diberikan dengan ikhlas.

"Memang di luar monitor kita. Kita kan enggak bisa mengawasi sampai ke perusahaannya. Misalnya harus diawasi mereka mengisi dipaksa atau tidak, kita enggak bisa sampai seperti itu," ujar Singgih.

"Harapannya sih tidak ada pemaksaan benar-benar dari pribadi masing-masing," tambah dia.

(Baca juga: Wiranto: Enam Organisasi Hanura Siap Bantu Kumpulkan KTP untuk Ahok!).

Juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan, sebenarnya Teman Ahok juga melakukan verifikasi secara acak terhadap formulir yang diterima.

Dari ratusan formulir, dipilih beberapa nama yang kemudian dihubungi untuk dipastikan dukungannya kepada Ahok dan Heru.

"Tapi ya enggak bisa ditelpon semua hanya beberapa saja dipilih secara acak," ujar Amalia.

 

Formulir dukungan yang disampaikan warga ini juga masih harus diverifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta.

Verifikasi KUPD DKI akan dilakukan setelah pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dibuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com