KPK: Kalau Kasus Sumber Waras Hanya Kesalahan Prosedur, Tak Ada Niat Jahat, Ya Susah

Kompas.com - 30/03/2016, 09:40 WIB
Eksterior dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (28/2/2017). KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIEksterior dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (28/2/2017).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya belum menemukan niat jahat oknum pejabat negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga," ujar Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Kendati demikian, menurut dia, KPK masih menyelidiki laporan yang disampaikan DPRD DKI Jakarta terkait pembelian lahan tersebut.

(Baca juga: KPK Belum Temukan Adanya Niat Jahat dalam Kasus Sumber Waras)

Menurut Alex, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang atau tidak.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Menurut dia, hal yang paling penting untuk meningkatkan penanganan suatu kasus ke tahap penyidikan adalah adanya niat jahat dari pelaku.

"Kalau menetapkan sebagai tersangka, saya harus tahu kamu itu berniat merusak, mengambil keuntungan, atau merugikan negara," kata Syarief.

Pimpinan KPK menyatakan bahwa KPK tidak akan gegabah dalam menangani kasus tersebut.

KPK juga tidak akan terpengaruh adanya desakan untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar.

Pembelian lahan itu dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014. (Baca juga: Yusril Doakan Ahok Selamat dari Kasus RS Sumber Waras)

Oleh BPK, proses pembelian itu dinilai tidak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitasi Pasien Karantina, Rumah Lawan Covid-19 Siapkan Ruang Khusus Pencoblosan Pilkada Tangsel

Fasilitasi Pasien Karantina, Rumah Lawan Covid-19 Siapkan Ruang Khusus Pencoblosan Pilkada Tangsel

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke Selasa Sore

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke Selasa Sore

Megapolitan
Viral Surat Hasil Swab Positif Covid-19, Rizieq Shihab Akui Sedang Isolasi Mandiri

Viral Surat Hasil Swab Positif Covid-19, Rizieq Shihab Akui Sedang Isolasi Mandiri

Megapolitan
Asrama Mahasiswa dan Pusat Studi Jepang UI Dibidik Jadi Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok

Asrama Mahasiswa dan Pusat Studi Jepang UI Dibidik Jadi Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok

Megapolitan
2 Kantong Parkir Disiapkan untuk Kendaraan Warga yang Terkena Banjir Pejagalan

2 Kantong Parkir Disiapkan untuk Kendaraan Warga yang Terkena Banjir Pejagalan

Megapolitan
Libur Akhir Tahun Dipangkas, Wali Kota Bekasi: Lebih Baik Diam di Rumah

Libur Akhir Tahun Dipangkas, Wali Kota Bekasi: Lebih Baik Diam di Rumah

Megapolitan
Jelang Pilkada 2020, Rumah Lawan Covid-19 Mulai Data Pasien Ber-KTP Tangsel

Jelang Pilkada 2020, Rumah Lawan Covid-19 Mulai Data Pasien Ber-KTP Tangsel

Megapolitan
Blok Makam Khusus Jenazah Covid-19 Muslim di di TPU Pondok Ranggon Penuh, Berikut Alternatifnya

Blok Makam Khusus Jenazah Covid-19 Muslim di di TPU Pondok Ranggon Penuh, Berikut Alternatifnya

Megapolitan
Saat Reuni 212, Rizieq Shihab Minta Maaf Telah Timbulkan Kerumunan

Saat Reuni 212, Rizieq Shihab Minta Maaf Telah Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Ridwan Kamil: Situ di Depok Jarang Termanfaatkan Maksimal

Ridwan Kamil: Situ di Depok Jarang Termanfaatkan Maksimal

Megapolitan
Pemilik Rumah di Kamar, Pencuri Nekat Ambil 2 Ponsel di Pejaten Barat

Pemilik Rumah di Kamar, Pencuri Nekat Ambil 2 Ponsel di Pejaten Barat

Megapolitan
Serang Lawan dengan Air Keras dan Celurit, Empat Pemuda Geng Garjok di Kedoya Ditangkap

Serang Lawan dengan Air Keras dan Celurit, Empat Pemuda Geng Garjok di Kedoya Ditangkap

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas Selama Uji Coba Underpass Senen Extension

Ini Rekayasa Lalu Lintas Selama Uji Coba Underpass Senen Extension

Megapolitan
Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis di Kota Bekasi, Dinsos: Ibunya ODGJ

Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis di Kota Bekasi, Dinsos: Ibunya ODGJ

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Hampir Penuh, Sudah 4.550 Jenazah Covid-19 Dimakamkan Selama Pandemi

TPU Pondok Ranggon Hampir Penuh, Sudah 4.550 Jenazah Covid-19 Dimakamkan Selama Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X