Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala TPU Petamburan Sulit Dikonfirmasi soal Pungli Pemakaman

Kompas.com - 30/03/2016, 17:08 WIB
Dian Ardiahanni

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Helmi, mencuat lantaran dirinya diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga yang akan menggunakan tanah pemakaman.

Diduga, uang hasil pungli itu akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadinya.

Ketika Kompas.com coba meminta keterangan, Helmi sulit untuk ditemui. Saat mendatangi kantor TPU Petamburan, sekitar pukul 10.30 WIB, salah satu pegawainya, Lastri mengatakan bahwa Helmi sedang berada di luar area kantor.

Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut, dia tidak tahu. Wanita yang bekerja sebagai staf administrasi itu pun mengaku tak tahu kapan Helmi akan kembali ke kantor TPU Petamburan tersebut.

Pegawai lain di kantor TPU Petamburan, Devi, juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, dirinya pun tak tahu nomor ponsel Helmi saat ini.

"Handphone-nya baru hilang tiga hari yang lalu. Saya enggak punya nomornya," ucap Devi saat ditemui di kantor TPU Petamburan, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Sampai sekitar pukul 15.30 WIB, ketika para pegawainya bersiap untuk pulang, Helmi tetap tidak terlihat di TPU Petamburan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah besar setelah mengetahui adanya pungutan liar di TPU Petamburan. Dia membungkam penjelasan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Diah Kurniati dengan bukti rekaman pungli tersebut.

Saat rapat pimpinan pada Senin (28/3/2016), Basuki memperdengarkan rekaman yang disimpan di dalam ponselnya itu. Lalu terdengar perbincangan dua orang pria, yang salah satunya disebut Basuki adalah Kepala TPU Petamburan.

"Jadi terserah Anda mau kasih berapa, yang penting cukup buat bayar cicilan mobil tiga bulan, sama BTN dua bulan," bunyi rekaman tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com