JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika menunjukkan bahwa 82,8 persen warga Jakarta mengaku puas akan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepempinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Rinciannya, sebanyak 21,8 persen menyatakan sangat puas dan 61 persen mengaku cukup puas.
Survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan metode kuesioner terstruktur.
Sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan di DKI Jakarta dilibatkan dalam survei ini.
Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini dilakukan setelah Basuki mengumumkan bakal calon wakil gubernurnya, Heru Budi Hartono.
(Baca juga: Elektabilitas Masih di Bawah 70 Persen, Ahok Dinilai Politisi Gerindra Belum Aman).
Sementara itu, menurut hasil survei, warga yang tidak puas sebanyak 14,8 persen, dengan rincian 12,5 persen kurang puas dan 2,3 persen tidak puas sama sekali.
Sisanya, yakni sebanyak 2,5 persen memilih untuk tidak menjawab.
Hasil survei yang dirilis, Rabu (30/3/2016) ini juga menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi kerja Ahok di beberapa bidang, tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan kelurahan paling tinggi, yakni sebanyak 84,3.
Dua kinerja lainnya yang mendapatkan angka kepuasan cukup baik adalah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan tingkat kepuasan warga sebesar 75,8 persen dan Pelayanan Puskemas/Rumah Sakit sebesar 74,3 persen.
Sementara itu, ada tiga bidang kerja Ahok yang dianggap tak memuaskan, yakni penangan kemacetan (75 persen), pengendalian harga bahan pokok (69,8 persen), dan tranportasi umum (46,3 persen).
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, tingkat kepuasan publik merupakan modal sosial bagi Basuki Ahok menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sebagai petahana, modal tersebut harus dijaga baik oleh Basuki agar kembali terpilih. (Baca juga: "Teman Ahok" Nilai Elektabilitas Ahok Unggul karena Calon Lain Belum Jelas).
Pasalnya, menurut dia, elektabilitas tinggi saja tak menjamin petahana bisa menang dalam pilkada.
"Kalau seorang calon bisa menjaga tingkat kepuasan publik sebanyak 70 persen, itu most likely biasanya menang, 60 - 70 persen, punya kemungkinan besar untuk menang asal mengimbangi pola kampanye kandidat lain. Kalau 50 sampai 60 persen biasanya lampu, kuning, below (di bawah) 50, biasanya incumbent kalah," kata Yunarto.
Ia juga menyampaikan bahwa survei ini dilakukan dengan biaya sendiri.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
