Kompas.com - 01/04/2016, 07:08 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan pungutan liar yang dilakukan Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, Helmi, cukup disayangkan oleh teman satu profesinya, Abdulah Halik.

Kepala TPU Karet Bivak ini memandang kasus Helmi sebagai pelajaran bagi dirinya dan rekan seprofesinya.

(Baca: Kepala TPU Karet Bivak Akui Masih Ada Calo yang "Bermain" di Bisnis Pemakaman).

Ditemui Kompas.com di Kantor TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016), Halik mengatakan, seharusnya kejadian tersebut bisa dicegah dikarenakan sistem yang telah berubah saat ini.

Menurut dia, saat ini tidak ada lagi transaksi uang yang dilakukan oleh warga dan TPU.

Ini karena setiap pembayaran telah dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kelurahan.

"Jadi tidak ada lagi peredaran uang di sini, semuanya melalui PTSP," kata Halik, Kamis.

Ia mengatakan, sekretariat TPU hanya mendata warga ataupun ahli waris yang berencana memakai TPU tersebut.

Setelah itu, pihak TPU akan memberikan surat keterangan yang nantinya akan diteruskan oleh warga ke PTSP Kelurahan.

Selain itu, kata Halik, biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat juga saat ini sudah transparan. (Baca: Diduga Terima Pungli, Kepala TPU Petamburan Dinonaktifkan).

"Kami membuat spanduk atau informasi lainnya agar masyarakat tahu biayanya. Selain itu masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor kami untuk mendapatkan informasi yang diperlukan," kata dia.

Untuk biaya retribusi, TPU Karet Bivak membaginya dalam empat jenis, yakni untuk TPU di Blok AA I sebesar Rp 100.000, Blok AA II Rp 80.000, Blok A I Rp 60.000, Blok A III Rp 40.000.

Selain itu, TPU ini menggratiskan taman pemakaman bagi ahli waris dengan surat keterangan tidak mampu.

Kompas TV Sanusi Sidak TPU Karet Bivak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Sebut Pulau G Bukan Hanya untuk Permukiman, Wagub DKI: Tidak Boleh Ada Wilayah di Jakarta yang Eksklusif!

Megapolitan
UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

UPDATE 24 September: Bertambah 33 Kasus Baru, Pasien Covid-19 yang Dirawat di Tangerang Kini 764

Megapolitan
Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Pengembang Wajib Bangun Rusun di Pulau C, Aturannya Masuk di Rencana Pembangunan Jakarta

Megapolitan
Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Wagub Riza Sebut Reklamasi Pulau G Terbuka bagi Warga Jakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Polisi Tangkap Pencuri di Supermarket Kawasan Senen, Pelaku Dua Kali Beraksi di Toko yang Sama

Megapolitan
Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Ditinggal Pergi Rapat RT, Rumah di Rajeg Tangerang Terbakar Akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual di Daerah 3T Belum Maksimal, Ini Langkah Kementerian PPPA

Megapolitan
Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Panel Listrik di Lantai 5 Gedung LTC Glodok Terbakar, Diduga Akibat Korsleting

Megapolitan
Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Perluasan Daratan Dianggap Sama dengan Reklamasi, Wagub DKI: Perdebatan Itu Biasa

Megapolitan
Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Kementerian PPPA Sebut Ada 2 Faktor Laporan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Meningkat

Megapolitan
Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani 'Speak Up' Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani "Speak Up" Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Megapolitan
Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Megapolitan
Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Megapolitan
Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Megapolitan
Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.