Tak Ada Laporan Harta Kekayaan Sanusi di Data KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi tidak pernah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Jika diamati melalui situs acch.kpk.go.id, tak ada nama Sanusi dalam daftar pejabat negara yang pernah menyerahkan LHKPN.

Pada data KPK, hanya ada dua pejabat dengan nama mirip Sanusi yang pernah menyerahkan LHKPN-nya, yakni dua orang dengan nama Muhammad Sanusi, masing-masing Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan; dan Kepala Seksi Pendapatan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyindir Sanusi yang kerap menudingnya terlibat dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

Ahok menyebut tidak pantas jika ada pejabat yang belum melaporkan LHKPN, kemudian menuding pihak lain melakukan korupsi.

"Sekarang makanya, saya dari dulu konsisten bilang pejabat harus mau lapor LHKPN. Kalau kamu lapor LHKPN terus buktikan pajak yang kamu bayar, kamu bisa pantes ngomong teriak-teriak begitu," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).

Saat ini Sanusi disebut-sebut sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Sanusi ditangkap tangan oleh KPK.

"Ya, memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Dasco mengatakan, partainya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait sejauh mana keterlibatan kadernya dalam tangkap tangan ini.