JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohamad Sanusi, sering mengkritik lembaga antikorupsi tersebut. Sanusi beberapa kali menyebut KPK lamban dalam mengusut laporan indikasi kerugian daerah terkait pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.
Politisi Partai Gerindra itu bahkan menuding KPK lambat mengusut laporan mengenai pembelian lahan RS Sumber Waras karena adanya keterlibatan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Sebagai perbandingan, lihat saja gimana pimpinan KPK yang sekarang. Sejak ditinggal Pak Ruki (Plt Ketua KPK sebelumnya, Taufiequrachman Ruki), KPK menjadi berubah sama sekali. Kasus Sumber Waras saja enggak beres-beres itu," kata Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/3/2016).
Sanusi menilai pembelian lahan RS Sumber Waras sangat jelas terindikasi korupsi. Ia mengatakan itu karena merujuk pada laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut Sanusi, laporan BPK sudah menyatakan adanya kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar. Temuan itulah, kata dia, yang membuat BPK akhirnya meminta KPK untuk melakukan investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras.
Ia pun meminta KPK mengusut dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di Pemprov DKI, tak terkecuali Ahok.
"Ya kalau enggak Pak Gubernur, bisa jadi kadisnya yang bermain. Nanti saja kita lihat," ujar Sanusi.
(Baca: DPP Gerindra: Kader Kami, M Sanusi, yang Ditangkap KPK)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya membenarkan bahwa kader partainya, Sanusi, ditangkap tangan oleh KPK.
"Ya, memang sudah kami cek bahwa yang itu kader kami bernama Mohamad Sanusi," kata Dasco.
KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016). Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.
