Ahok: Izin Proyek Reklamasi Agung Podomoro Land Tak Dicabut

Kompas.com - 02/04/2016, 08:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, izin proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) di Teluk Jakarta tidak akan dicabut.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berpatokan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kami masih berlandaskan Keppres dan Perda yang lama," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).

Pluit City, nama salah satu kawasan hasil reklamasi di kawasan itu nantinya, merupakan salah satu proyek andalan PT APLN. Izin pelaksanaan reklamasi Pluit City (Pulau G) tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land.

Hanya saja, Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta belum kunjung disahkan. (Baca: Misteri Perubahan Pasal Raperda Proyek Reklamasi dan Tertangkapnya M Sanusi)

Dengan demikian, belum ada payung hukum pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Perda belum keluar, belum ada tanda tangan. Makanya, waktu dia (PT APLN) mau bikin IMB (izin mendirikan bangunan) enggak bisa kan," kata Ahok. (Baca: Kalau Benar, PT APL Khianati Saya Juga)

"Makanya, saya tidak tahu. Kalau zonasi belum ada kan tidak bisa terus (reklamasi)," kata Ahok.

Pluit City seluas 160 hektar akan segera dibangun jika IMB sudah terbit.

Namun, pada Kamis malam lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M Sanusi, usai menerima uang senilai total Rp 1,14 miliar dari seorang karyawan APLN.

Uang yang diduga merupakan bentuk suap kemudian disita KPK. Dugaan penyuapan tersebut diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Uang yang diberikan kepada Sanusi itu dikatakan berasal dari Presiden Direktur APLN Ariesman Widjaja. Sanusi dan Ariesman telah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus itu. (Baca: Wajah Pucat M Sanusi yang "Shock" Tertangkap Tangan KPK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

UPDATE 31 Oktober: Tambah 585, Kasus Covid-19 di DKI Jadi 105.597

Megapolitan
Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Seorang Pria Tewas akibat Terbawa Arus Deras Saat Mencuci Pakaian di Ciliwung

Megapolitan
Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Polisi Duga Ada Urusan Percintaan di Balik Hilangnya Rizky

Megapolitan
Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Seorang Perempuan bersama Dua Anaknya Terjebak di Lift Selama 1,5 Jam

Megapolitan
Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Jakarta Terpilih sebagai Kota Terbaik dalam Kemajuan Transportasi

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

UPDATE 31 Oktober: 80 Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Masih Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Tabrak Trailer dari Belakang, Pengendara Motor Patah Tulang dari Hidung sampai Paha

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

UPDATE 31 Oktober: Kumulatif Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 1.823

Megapolitan
Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Lawan Arus Saat Kendarai Motor, Dua Pemuda Tewas Dihantam Mobil Boks

Megapolitan
Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Polda Metro Jaya Antisipasi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Megapolitan
Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Progres Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Capai 40,85 Persen

Megapolitan
Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Turun Rp 24 Triliun, Anggaran Perubahan DKI Jadi Rp 63,23 Triliun

Megapolitan
Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Pemkot Jakarta Selatan Gelar Vaksinasi Rabies Gratis untuk Hewan Peliharaan

Megapolitan
UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

UPDATE 31 Oktober: Tambah 21 Orang, Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Tangerang Kini 2.180

Megapolitan
Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Kronologi Penganiayaan WN Pakistan, Pelaku Mulanya Kesal Diklakson kemudian Menyerang Pakai Senjata Tajam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X