Ahok: Izin Proyek Reklamasi Agung Podomoro Land Tak Dicabut

Kompas.com - 02/04/2016, 08:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, izin proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) di Teluk Jakarta tidak akan dicabut.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berpatokan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kami masih berlandaskan Keppres dan Perda yang lama," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).

Pluit City, nama salah satu kawasan hasil reklamasi di kawasan itu nantinya, merupakan salah satu proyek andalan PT APLN. Izin pelaksanaan reklamasi Pluit City (Pulau G) tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land.

Hanya saja, Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta belum kunjung disahkan. (Baca: Misteri Perubahan Pasal Raperda Proyek Reklamasi dan Tertangkapnya M Sanusi)

Dengan demikian, belum ada payung hukum pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Perda belum keluar, belum ada tanda tangan. Makanya, waktu dia (PT APLN) mau bikin IMB (izin mendirikan bangunan) enggak bisa kan," kata Ahok. (Baca: Kalau Benar, PT APL Khianati Saya Juga)

"Makanya, saya tidak tahu. Kalau zonasi belum ada kan tidak bisa terus (reklamasi)," kata Ahok.

Pluit City seluas 160 hektar akan segera dibangun jika IMB sudah terbit.

Namun, pada Kamis malam lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M Sanusi, usai menerima uang senilai total Rp 1,14 miliar dari seorang karyawan APLN.

Uang yang diduga merupakan bentuk suap kemudian disita KPK. Dugaan penyuapan tersebut diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Uang yang diberikan kepada Sanusi itu dikatakan berasal dari Presiden Direktur APLN Ariesman Widjaja. Sanusi dan Ariesman telah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus itu. (Baca: Wajah Pucat M Sanusi yang "Shock" Tertangkap Tangan KPK)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Megapolitan
Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Saat Kematian Akibat Covid-19 Meningkat Karena Faskes Penuh . . .

Megapolitan
Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Covid-19 Jakarta Tersisa 63

Megapolitan
Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Tangis Tak Henti dan Kenangan Rekan Sejawat di Pemakaman Pramugari Nam Air Isti Yudha Prastika

Megapolitan
Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Warga Depok Meninggal di Taksi Online Usai Ditolak 10 RS Covid-19, Bukti Pandemi Makin Gawat

Megapolitan
Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Penghuni Indekos Kaget Motornya Terbakar di Pinggir Jalan, Diduga Hendak Dicuri

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

[POPULER JABODETABEK] Tangis Keluarga Sambut Pramugari Korban Sriwijaya Air | Fakta Gugatan Terhadap Raffi Ahmad

Megapolitan
UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X