Taufik Disebut Pengusul Diturunkannya Kewajiban Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 02/04/2016, 17:50 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap adiknya, Muhammad Sanusi. Jessi Carina Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap adiknya, Muhammad Sanusi.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan agar kewajiban pengembang proyek reklamasi diturunkan disebut-sebut pertama kali diajukan oleh Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencana Pembagunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. Tuty menuturkan, Taufik menyampaikannya dalam rapat antara jajaran Pemerintah Provinsi dan Badan Legislasi Daerah DPRD pada Selasa (8/3/2016).

Dalam rapat itu, Tuty menyebut Taufik sempat menyampaikan kertas berisi rumus hitung-hitungan alasan DPRD mengajukan penurunan kewajiban pengembang dari 15 persen menjadi 5 persen.

"Di kertas itu mereka minta diubah hitungannya, dikonversi dari yang lahan 5 persen. Jadi jauh nilainya. Cara menghitung kontribusi diubah oleh mereka, yang kalau pengertian itu diikuti, nilainya pasti lebih rendah dibandingkan nilai yang kami usulkan," kata Tuty saat dihubungi, Sabtu (2/4/2016).

Setelah rapat itu, Tuty mengaku langsung melaporkannya ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Kepada Tuty, Basuki menyatakan penolakannya terhadap usulan yang diajukan Taufik. Ia tetap ingin agar kewajiban pengembang tetap 15 persen.

Tuty menyatakan alasan Pemprov DKI ingin agar kewajiban pengembang tetap 15 persen bertujuan agar reklamasi memberikan manfaat untuk revitalisasi dan restorasi kawasan utara Jakarta.

"Karena dari awal Raperda Pantura ini ada untuk memberikan subsidi silang atas pembangunan pantai Jakarta Utara pada umumnya, serta daratan Jakarta pada umumnya. Jadi konsep subsidi silangnya di situ," ujar dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kamis (31/3/2016) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Sanusi kedapatan baru saja menerima suap Rp 1,14 miliar dari PT Agung Podomoro Land, salah satu pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi.

Pada konferensi pers Jumat (1/4/2016) petang, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan uang yang diberikan kepada Sanusi merupakan suap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K); dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta. Raperda ZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi pembuatan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.

Di DPRD DKI, pengesahan dua raperda tersebut berlangsung alot. Yang terbaru adalah pembatalan pengesahan Raperda ZWP3K akibat tak kuorumnya jumlah anggota DPRD yang hadir pada Kamis (17/3/2016). (Baca: KPK Dalami Keterlibatan M Taufik di Kasus Suap PT APL)

Anggota DPRD yang tak hadir diketahui keberatan terhadap perubahan pada salah satu pasal yang ada pada draf Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta. Perubahan terjadi pada pasal yang mengatur mengenai kewajiban pengembang di lahan pulau reklamasi.

Jika pada draf sebelumnya dinyatakan bahwa pengembang wajib menyerahkan minimal 15 persen lahan pulau buatannnya untuk fasos fasum, maka pada draf terbaru kewajiban pengembang hanya 5 persen.

Dari sejak pembatalan pengesahan Raperda ZWP3K hingga tertangkapnya Sanusi, tak diketahui pasti siapa yang mengubah pasal tersebut. Namun, akibat pembatalan Raperda ZWP3K, Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta jadi tidak bisa disahkan.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Megapolitan
Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Megapolitan
Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

Megapolitan
Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Megapolitan
Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Megapolitan
Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Megapolitan
Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Megapolitan
138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X